Pengetahuan, Sikap, dan Stigma yang Dirasakan Penyedia Layanan Kesehatan Terkait Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) tetap merupakan penyakit pembunuh utama di antara penyakit menular. Pengendalian TB tergantung pada deteksi dan pengobatan kasus dini dalam program pengobatan singkat yang diamati secara langsung (DOTS). Keberhasilan DOTS tergantung pada kemampuan sistem perawatan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengelola kasus TB dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengetahuan penyedia layanan kesehatan (HCP), sikap dan persepsi stigma mengenai TB dan persepsi tentang tabib tradisional.

Kesenjangan pengetahuan petugas kesehatan dan sikap yang tidak menguntungkan terhadap sistem pengendalian TB yang dilaporkan dalam penelitian ini dapat menyebabkan pemberian layanan TB yang buruk. Persepsi HCP tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian TB dan kemauan untuk berkolaborasi dengan TH tentang manajemen TB dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat komponen strategi End TB dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui keterlibatan masyarakat. Pelatihan dan lokakarya dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan sikap yang tidak menyenangkan tentang TB di antara HCP. Artikel ini dipublikasikan pada Januari 2018 di jurnal BMC Health Service.

Selengkapnya

Reportase

Pemaparan Rencana Kegiatan Pelaksanaan Kajian Pelayanan

Puskesmas Pembantu Kabupaten Gunung Kidul

Wonosari, 13 September 2019

Pada 13 September 2019 dilakukan pemaparan rencana kegiatan pelaksanaan kajian pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat 1 Setda Kabupaten Gunung Kidul, yang diikuti oleh Dinas Kesehatan beserta jajarannya, Kepala Puskesmas se – Gunung Kidul dan berbagai lintas sektor seperti BAPPEDA, BKPPD, BKAD, DPMPT, Hukum, Organisasi dan lainnya.

Selengkapnya

Pengambilan Keputusan Vaksin Berdasarkan Informasi: Pengantar vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV)

Artikel ini diterbitkan oleh Science Direct Journal pada 2019 di topik Health Policy yang terkaitdenganpengambilan keputusan vaksin berdasarkan informasi: pengantar vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV) di Belanda. Hanya sedikit yang diketahui tentang peran informasi (ekonomi) atau bukti dalam berbagai tahapan proses pengambilan keputusan dalam pengenalan vaksin.  Menyediakan vaksinasi yang termasuk dalam program imunisasi yang diperluas kepada masyarakat umum adalah salah satu landasan sistem kesehatan masyarakat. Jadwal vaksinasi sebagian besar diatur melalui program vaksinasi nasional (NVP). Di negara-negara dengan NVP, umumnya Kementerian Kesehatan, bersama dengan parlemen, memutuskan vaksin mana yang harus dimasukkan dalam jadwal vaksin spesifik negara berdasarkan bukti yang diberikan oleh kelompok Penasihat Teknis Imunisasi Nasional (NITAGS) (jika tersedia), atau kelompok ahli lain. Tidak semua negara mencoba memasukkan vaksin yang sama dalam jadwal vaksinasi nasional mereka karena perbedaan dalam proses pengambilan keputusan, berdasarkan perbedaan budaya, konteks sosial-ekonomi, konteks sistem kesehatan, profil epidemiologi, dan mekanisme pendanaan yang digunakan.

Selengkapnya

Mengkoordinasikan Pelayanan Primer : Sebuah Kasus Pelapisan Kebijakan

Artikel ini diterbitkan oleh Science Direct Journal pada 2019 di topik Health Policy yang terkait denganpengkoordinasian pelayanan primer dengan melihat sebuah kasus pelapisan kebijakan. Koordinasi layanan perawatan primer telah menjadi pengejaran kebijakan selama puluhan tahun bagi negara-negara berpenghasilan tinggi. Koordinasi perawatan terletak di jalan tengah antara “hubungan” layanan antara organisasi dan “integrasi penuh” dari sektor kesehatan dan perawatan sosial. Hal ini merupakan pendekatan pragmatis untuk meningkatkan pelayanan yang dapat bekerja dengan sistem dan struktur yang ada dengan penambahan individu untuk mengoordinasikan layanan pasien, berbagi informasi klinis, dan mengelola transisi antar pengaturan. Koordinasi sangat penting dalam sistem perawatan kesehatan yang terfragmentasi dan untuk pasien rawat inap dengan kebutuhan kesehatan dan sosial yang kompleks yang membutuhkan aliran orang dan informasi yang tepat waktu.  

Selengkapnya

Buku Penguatan Pelayanan Dasar di Puskesmas

Buku ini diterbitkan pada 2018 oleh Kementrian PPN/ Bappenas. Buku ini disusun berdasarkan hasil kajian yang mencakup analisis kapasitas dan kesiapan puskesmas menjalankan peran dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku dan dalam menghadapi berbagai tantangan strategis yang ada, serta rumusan rekomendasi strategi kebijakan untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar ke depan. Adapun rekomendasi strategi penguatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas mencakup penegasan tugas pokok dan fungsi, memperkuat kelembagaan, memperkuat SDM puskesmas, meningkatkan efektivitas pembiayaan, pengelolaan logistik obat dan alat kesehatan, peningkatan manajemen dan mutu pelayanan puskesmas, serta kebijakan afirmasi bagi puskesmas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Selengkapnya

Reportase

Rapat Koordinasi Kajian Puskesmas Pembantu Kabupaten Gunung Kidul

Wonosari, 23 Agustus 2019

Rapat koordinasi mengenai persiapan pelaksanaan kajian pelayanan puskesmas pembantu (PUSTU) se – Kabupaten Gunung Kidul dilakukan pada 23 Agustus 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Germas Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan perwakilan dari setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, serta tim PKMK FK – KMK UGM.

Selengkapnya

Definisi Kesehatan: Menuju Perspektif Baru

Definisi kesehatan bukan hanya masalah teoretis, karena memiliki banyak implikasi untuk praktik, kebijakan, dan layanan kesehatan. Definisi kesehatan saat ini, yang dirumuskan oleh WHO, tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan baru dalam sistem layanan kesehatan. Meskipun banyak upaya untuk menggantinya, tidak ada definisi alternatif yang mencapai tingkat konsensus yang luas. Dengan asumsi perspektif epistemologi, kebutuhan akan definisi yang unik harus ditolak demi pendekatan jamak di mana tidak ada definisi kesehatan terbaik tetapi banyak definisi yang berbeda, lebih atau kurang berguna tergantung pada ruang lingkup aplikasi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua definisi kesehatan yang potensial cocok untuk mencapai tujuan ilmiah klinis. Berdasarkan debat ilmiah baru – baru ini, orang dapat mempertahankan bahwa setiap definisi kesehatan harus memiliki setidaknya 9 fitur untuk bekerja dengan baik dalam bidang ilmiah klinis. Bergerak dari perspektif ini, definisi baru telah dikembangkan untuk mengejar kesehatan, terutama di bidang pasien kronis dan orang tua. Artikel ini diterbitkan di International Journal of Health Service pada 2018.

Selengkapnya

Menilai Keterjangkauan Pembiayaan Swasta untuk Pelayanan Kesehatan Irlandia

Artikel ini diterbitkan di Science Direct Journal pada 2019 pada topik Health Policy yang terkait dengan keterjangkauan pembiayaan swasta untuk pelayanan kesehatan. Sebagian besar sistem kesehatan di Negara-negara berpenghasilan tinggi dibiayai melalui campuran pengeluaran publik dan swasta dan mencakup beberapa jenis pengaturan penyatuan. Pengeluaran publik biasanya dibiayai melalui asuransi sosial atau perpajakan umum, sementara pengeluaran kesehatan swasta terdiri dari pembayaran outofpocket (OOP) dan pembayaran asuransi kesehatan swasta (PHI). Sistem dengan proporsi yang lebih tinggi dari pengumpulan dana meningkatkan perlindungan finansial dengan memastikan bahwa risiko didistribusikan ke seluruh populasi. Hal tersebut dipaparkan Wagstaff et Al (2018) melalui hasil penelitian di 133 negara menemukan hubungan negatif antara pengeluaran bencana dan proporsi pengeluaran kesehatan total yang disalurkan melalui skema pemerintah, perlindungan keuangan lebih lemah dalam sistem kesehatan dengan Perlindungan lebih tinggi dari risiko keuangan yang terkait dengan tidak terjangkau. Padahal menurut laporan World Health Organization pada 2013 menyatakan bahwa pengeluaran kesehatan adalah tujuan utama dari layanan kesehatan di seluruh dunia dan merupakan salah satu komponen inti dari Universal Health Coverage (UHC).

Selengkapnya