Reportase

“Sosialisasi Dokumen RFP dan RAN Kesehatan Ibu”

& Integrasi usulan Renja OPD 2019 dengan Dokumen RFP dan RAN Kesehatan Ibu

Dokumen Right-Familiy Planning dan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Ibu        (2016-2030) merupakan dokumen strategis yang dibuat sebagai acuan dalam perencanaan nasional terkait kesehatan ibu dan Keluarga Berencana. Dalam kegiatan modelling ini, diharapkan juga bahwa kedua dokumen ini dapat menjadi referensi dan standar dalam perencanaan dan penganggaran di OPD kabupaten yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Kesehatan dan Dinas Dalduk-KB.

Reportase

Rapat Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu Berbasis Hak Terintegrasi

Rapat konsolidasi program KIA & KB telah dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 27 – 28 Maret 2018 di Hotel Santika, Jogja. Rapat disiapkan oleh tim PKMK FKKMK UGM, mengundang dan dihadiri oleh tim dari pusat, yakni Kementerian Kesehatan, UNFPA, Bappenas, dan BKKBN.

Berikut merupakan rincian kegiatan dari rapat konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu Berbasis Hak Terintegrasi. Rapat dibuka oleh Melania Hidayat dari UNFPA, kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes, berkaitan dengan “TOR dan Design OR” (PKMK FKKMK UGM).

Selengkapnya

Diskusi Webinar Kelompok Masyarakat Praktisi Pelayanan Kesehatan Primer:

Sudah Adilkah Pembagian Beban Kerja dan Insentif Kepada Petugas Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama?

Pembagian beban kerja tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seringkali dirasa belum adil oleh beberapa pihak. Kecemburuan antartenaga kesehatan di FKTP perihal beban kerja juga seringkali terjadi. Demikian halnya dengan sistem insentif yang diterima oleh petugas juga dinilai masih belum adil oleh beberapa petugas kesehatan. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh multifaktor, mulai dari indeks beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan sebagainya. Webinar kali ini mengulas bagaimana pembagian beban kerja dan insentif yang dirasa adil oleh petugas di FKTP.

Mengawali diskusi ini, dr. Likke Prawidya Putri, MPH sebagai narasumber pertama menyampaikan hasil riset implementasi yang memotret bagaimana sistem insentif yang berlaku di beberapa FKTP di Indonesia. Disebutkan bahwa terjadi ketimpangan nominal pendapatan antarprofesi di Puskesmas. Sebagian besar perbedaan ini disebabkan oleh proporsi tunjangan daerah dan jasa pelayanan dari dana kapitasi. Selain itu, kondisi ini dikontribusi pula oleh proporsi pendapatan dari praktik mandiri di luar puskesmas. Ketimpangan pendapatan antarprofesi ini juga terjadi di berbagai daerah, misalnya di DKI Jakarta dan Jaya Wijaya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan motivasi tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah sulit berkurang, karena lebih memilih bekerja di kota besar.

Selengkapnya

Reportase Seminar Nasional

Peran Dinas Kesehatan Dalam Sistem Kesehatan yang “Terfragmentasi” di Era JKN

Seminar peran dinas kesehatan dalam system kesehatan yang terfragmentasi di era JKN dilaksanakan pada Senin, 12 Maret 2018 pukul 10.00-12.00 Wib di ruang Theater Perpustakaan UGM. Kegiatan ini dimoderatori oleh dosen FKKMK UGM yang sekaligus konsultan PKMK yaitu Dr. dr. Dwi Handono S, M.Kes.

Pembukaan oleh Prof. Laksono Triasnantoro, MSc, Ph.D

Fragmentasi sistem kesehatan pada Era JKN merupakan suatu pengkotakkan fungsi tata pelayanan kesehatan yang “didaerahkan” atau “dipusatkan”. Untuk tata layanan kesehatan yang berupa sistem kesehatan fungsinya merupakan suatu yang didaerahkan, sedangkan untuk sistem jaminan kesehatan fungsinya berupa fungsi terpusat. Kedua lembaga ini, Kementrian Kesehatan yang mengatur sistem kesehatan dan BPJS yang mengatur jaminan kesehatan menyasar hal yang sama, yaitu kesehatan pada masyarakat. Namun adanya fragmentasi menyebabkan ketidakcocokan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait keterbatasan penggunaan data yang ada. Data pada kedua lembaga tersebut hanya tersinkronisasi pada level pusat, sedangkan pada level kabupaten/ provinsi tidak ada.

Selengkapnya

Terjadinya apa yang disebut bencana kesehatan di Kabupaten Asmat pada bulan Januari 2018 menunjukkan problem pemerataan pelayanan kesehatan yang memburuk  di Indonesia. Diusulkan agar ada kebijakan yang menggunakan sistem kontrak lembaga (seperti yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur) untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di daerah-daerah sulit dan mencegah terjadinya bencana kesehatan di masa mendatang. Dana diusulkan dari APBN dan APBD serta filantropist yang bersedia.

Dalam konteks tersebut, program Nusantara Sehat yang merekrut fresh-graduate belum sesuai kompetensinya. Perlu ada Program Nusantara Sehat lainnya yang berupa team dari lembaga yang dikontrak Kemenkes seperti KemenPU mengkontrak PT Waskita Karya membangun infrastruktur Papua. Lembaga kontraktor ini diberi target untuk menyelesaikan masalah dalam waktu tertentu (bisa multi-years).

Selengkapnya

Review Jurnal: “A Movement for Improvement”

Secara sederhana, mutu pelayanan dapat diartikan perbedaan antara pelayanan yang diterima secara nyata dengan harapan klien atau konsumen. Dalam pelayanan kesehatan, terdapat jenis-jenis pelayanan yang sama yang disediakan oleh berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi kualitas pelayanannya belum tentu merata satu dengan yang lainnya. Dalam sistem kesehatan pasien adalah pelanggan sehingga menjadi bagian yang sangat penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dari sudut padang provider pelayanan kesehatan, pasien dapat diasumsikan sebagai konsumen yang memiliki ekspektasi akan pemenuhan kebutuhan akan kesembuhan ketika jatuh sakit. Menjamin kepuasan pasien adalah prioritas utama yang ditetapkan oleh berbagai provider kesehatan. Seiring berjalannya waktu, kepuasan pasien terkadang terbentur pada implementasi perbaikan mutu pelayanan yang seyogyanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap internalisasi peningkatan mutu dalam provider layanan kesehatan.

Selengkapnya