Strategi Membawa Inovasi Program Public Health Ke Masyarakat

Keberhasilan pengembangan bidang public health (kesehatan masyarakat) sampai saat ini masih menjadi sorotan masyarakat dan praktisi kesehatan dunia. Selain banyak ditemukan penerapan strategi multidisipliner untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan kesehatan dari perspektif promotif dan preventif, public health saat ini menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberhasilan program secara berkelanjutan akibat berbagai keterbatasan yang dihadapi. Paradigma keberlanjutan untuk outcome kesehatan di dalam masyarakat (kelompok sasaran) seperti perubahan perilaku, rate penyakit dan partisipatif menjadi riskan manakala para pengambil kebijakan dan praktisi public health dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan mereka mengembangkan konsep baru pemecahan masalah, berani mengambil resiko dan mengembangkan kemitraan yang bersifat multi dimensi. Kondisi tersebut pada akhirnya mengharuskan pembuat kebijakan dan praktisi public health menyusun dan mengembangkan best practice atau model perencanaan yang kompatibel. Namun, tuntutan tersebut tidak didukung dengan kemampuan dan kreativitas yang memadai dari pembuat kebijakan dan praktisi bidang public health.

Selengkapnya

Kunjungan Tim PKMK FK UGM Ke Kabupaten Lahat

 dalam Rangka Integrasi KIA KB Berbasis Hak 

Dalam rangka menindaklanjuti hasil scooping pengembangan integrasi perencanaan dan penganggaran KIA dan KB berbasis hak, sesuai jadwal yang telah ditentukan maka tim analisis situasi (ansit) dari PKMK FK UGM melaksanakan pengambilan data awal di Kabupaten Lahat. Dasar kegiatan analisis situasi dilatarbelakangi oleh hasil kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa rendahnya pencapaian indikator kesehatan ibu dan keluarga berencana terutama disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan program yang menjadi kurang efektif karena tidak kuat dalam evidence based dan belum sepenuhnya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Analisis situasi dilakukan pada 23 hingga 26 Oktober 2017 oleh tim PKMK FK UGM yang diwakili oleh Perigrinus Sebong, MPH dan Yunita Tirayo MPH bersama perwakilan Universitas Sriwijaya Palembang Dodi Iskandar, S.Kep., Ners dan Fitri Yulianti, SKM selaku fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Tujuan analisis situasi adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang valid tentang pelaksanaan upaya pelayanan KIA dan KB sehingga mampu memperkuat proses perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang terintegrasi melalui pengembangan kapasitas dan advokasi yang sistematis yang akan dilaksanakan pada 2018 mendatang.

Ruang lingkup analisis situasi mencakup lima (5) aspek yaitu upaya peningkatan layanan KB dan KIA; penguatan advokasi dan KIE; pembinaan kesehatan remaja; pembangunan keluarga dan penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi. Hasil ansit menunjukkan bahwa integrasi KIA dan KB sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Integrasi diharapkan mampu mengakomodir peran lintas sektor sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan di masayarakat. 

Selengkapnya

Pengentasan health inequity masih terus menjadi sorotan dan agenda masyarakat dunia khususnya negara-negara yang tergolong kategori berpendapatan rendah dan sedang berkembang.  Selain merupakan salah satu bentuk social determinant of health, alasan mendasar mengapa health inequity harus diselesaikan meliputi dua pertimbangan penting yaitu 1)setiap manusia memiliki hak asasi yang sama untuk hidup sehat; dan 2) kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan manusia sehingga mampu hidup secara layak dan berproduktif. Terjadinya health inequity erat kaitannya dengan proses pelayanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat. Kedudukan sektor kesehatan sebagai public goods telah mengerakkan pelayanan kesehatan pada proses transaksi pasar (market transaction). Beberapa kondisi ini apabila tidak diawasi secara baik maka dapat menjadi salah satu penyebab terganggunya proses pelayanan kesehatan dari provider (penyedia layanan) sehingga terjadi disparitas pada segmen (kelompok) masyarakat tertentu.

Sebagai “nahkoda” negara, kedudukan dan fungsi pemerintah yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengatasi persoalan health inequity masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Secara normatifd pemerintah harus bisa menjamin tidak terjadi inequity dalam status kesehatan. Peran sebagai regulator, beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah guna menjamin kualitas layanan dan kepuasan pasien adalah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarkat terkait kesehatan khususnya masyarakat miskin yang selanjutnya kebutuhan tersebut ditindaklanjuti melalui pengaturan dan perumusan kebijakan pelayanan provider sebagai perpanjangan tangan pemerintah baik itu swasta atau yang dikelola secara langsung oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya fungsi dan tanggung jawab pemerintah dihadapkan pada persoalan konsistensi dan keseriusan yang sangat mempengaruhi komitmen dan kemauan politis sehingga menjadi tantangan serius bagi efektivitas dan efisiensi pengentasan health inequity.

Selengkapnya

Peran Middle Manajer dalam Inovasi Pelayanan Kesehatan

Paradigma New Public Management (NPM) muncul pada 1970-an, namun baru menguat dan dikenal luas pada  1990-an sampai saat ini. Paradigma NPM pada dasarnya berprinsip bahwa menjalankan roda organisasi harus berbasis pada ideologi kebebasan dan pembaharuan. Paradigma NPM memiliki tujuan agar birokrasi model lama yang bersifat lamban, kaku dan banyak masalah, siap menjawab tantangan zaman yang masalahnya semakin berkembang dan kompleks. Model birokrasi yang hirarkis-formalistis tidak lagi relevan untuk menjawab problem publik di era globalisasi. Keterlibatan middle manajer sebagai perpanjangan tangan top manager (manajer puncak) telah menjadi perhatian serius ketika organisasi terus berubah dengan menerapkan inovasi.

Sebagai salah satu sektor yang sangat menarik perhatian pemerintah dan masyarakat dunia, kontribusi dan pengaruh individu dan organisasi terhadap pemberian layanan kesehatan yang berkualitas merupakan bentuk empiris perubahan dalam organisasi. Struktur birokrasi yang rumit cenderung tidak digunakan karena menghambat kinerja dan efektivitas kegiatan organisasi. Peran manajer menjadi penting ketika mereka diharuskan membawa organisasi menuju tujuan. Peran middle manajer sangat dominan ketika menjadi jembatan antara manajer puncak dan frontline (staf pelaksana harian). Kegagalan mengimplementasikan inovasi dalam organisasi pelayanan kesehatan sering terjadi saat keputusan dan komitmen pelaksanaan inovasi yang berada pada level manajer puncak tidak sampai ke level frontline.

Selengkapnya

Model Intraorganizational dalam Organisasi Kesehatan

Perubahan dalam siklus perkembangan organisasi merupakan bentuk respon organisasi menghadapi berbagai macam tuntutan kebutuhan. Tuntutan itu sendiri timbul sebagai akibat pengaruh lingkungan (eksternal dan internal) organisasi yang selalu berubah yang “memaksa” organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan melakukan berbagai perubahan dalam “dirinya”. Dalam bidang kesehatan, perubahan organisasi dapat dilakukan melalui reformasi kebijakan, redesign dan inovasi. Perubahan organisasi kesehatan secara khusus lebih mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan dengan memaksimalkan supply side (penyediaan) untuk memenuhi demand (permintaan) dari masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi tentunya bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan organisasi sehingga organisasi mampu bertahan dan berkembang, mengadakan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut, dan untuk mengendalikan suasana kerja sehingga anggota organisasi tidak terpengaruhi atas perubahan-perubahan yang sedang berlangsung.

Selengkapnya