Kunjungan Tim Konsultan PKMK Ke Kabupaten Bengkayang  

Gambar 2. Koordinasi dan Diskusi dengan Dinas Kesehatan Bengkayang

Konsep pembangunan berkelanjutan intinya adalah pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan kebutuhan yang berbeda berdasarkan pertimbangan kesadaran akan keterbatasan lingkungan, sosial dan ekonomi yang dihadapi dengan menekankan pada penyelesaian masalah secara terintegrasi dan komprehensif. Kesehatan dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang saling berkaitan. Terciptanya masyarakat sehat adalah salah satu indikator dalam keberhasilan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di suatu negara.

Terbitnya Perpres No 59/2017  pada 10 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (TPB) adalah momentum sekaligus kontrol masyarakat kepada negara dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, Pepres tersebut juga memberikan pedoman bagi pemerintah kabupaten-kota dalam menentukan arah pembangunan di daerah.

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Dalam upaya memberikan arah dan panduan bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada 2016 telah menyusun dokumen Master Plan (Rencana Induk) Kesehatan Tahun 2017 – 2025.  Sebagai langkah awal dalam realisasi kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD K) Kabupaten Bengkayang 2017 – 2025, maka dilakukan kunjungan I tim kosultan PKMK FK UGM ke Kabupaten Bengkayang. Agenda kunjungan tersebut bertujuan untuk sosialisasi konsep dan langkah-langkah penyusunan RAD K, melakukan workshop awal penyusunan RAD K, melakukan pendampingan Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyusunan RADK serta menyusun Rencana Tindak Lanjut. Hasil dan jalannya kegiatan tim konsultan di Kabuapten Bengkayang dapat dilihat pada ikon pendampingan dan fasilitasi Kabupaten Bengkayang.

Reportase Diskusi Masyarakat Praktisi Pelayanan Primer Sistem Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kesehatan di Pelayanan Primer: Pengalaman dari DKI Jakarta

Christa Dewi, PhD, dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan membuka webinar dengan menjelaskan bahwa dana kapitasi yang ada sekarang sangat besar tetapi pembagian jasa pelayanan belum optimal untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan. Sebenarnya sudah banyak cara yang dilakukan untuk mendongkrak kinerja, salah satunya melalui pemberian kompensasi dalam hal finansial maupun non-finansial, ini merupakan salah cara yang dapat meningkatkan kinerja petugas kesehatan.

Selengkapnya

Bagaimana Pengalaman Berobat Pasien JKN Setelah 72 Tahun Merdeka

Peran Puskesmas sebagai gate keeper pelayanan sebelum rujukan sekunder dan tersier telah diperkuat dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adanya JKN, dokter diharapkan  dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat dengan mengelola sebagian besar masalah pasien di level Puskesmas. Dalam pelaksanaan JKN, sektor layanan primer didukung melalui skema pembayaran kapitasi. Model kapitasi yang populer ketika konsep Health Maintenace Organizatioan (HMO) pada awal tahun 1970-an merupakan  cara pembayaran oleh pengelola dana (BPJS Kesehatan) kepada penyelenggara pelayanan kesehatan primer (primary health provider) untuk pelayanan yang diselenggarakannya, yang besar biayanya tidak dihitung berdasarkan jenis dan ataupun jumlah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tiap pasien, melainkan berdasarkan jumlah pasien yang menjadi tanggungannya.

Sistem pembayaran kapitasi ini dimaksudkan untuk memungkinkan layanan perawatan primer difokuskan pada upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di samping tindakan kuratif. Selain itu JKN juga memperkenalkan beberapa peraturan baru jika dibandingkan dengan skema asuransi sebelumnya. Di masa lalu, melalui skema Askes dan Jamkesmas pasien bebas mengakses layanan perawatan primer dan mudah mendapatkan surat rujukan dari dokter umum (GP) untuk mengakses layanan sekunder ke rumah sakit. Namun, di bawah skema JKN, pasien harus mendaftarkan diri secara formal dan layanan terbatas pada fasilitas yang memiliki kerja sama dengan BPJS.

Artikel selengkapnya

Tim Surveyor Telusuri Empat Kabupaten di Provinsi Riau 

Secara geografis sebelah utara Riau berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka; sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala; sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau) dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam dimensi pembangunan, kesehatan tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Riau. Namun, dalam pelaksanaanya Provinsi Riau menghadapi 3 tantangan besar yaitu belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke luar negeri. Dari perspektif sistem kesehatan, adanya 3 masalah tersebut mengindikasikan belum optimalnya penataan sistem kesehatan di Provinsi Riau. Penataan sistem kesehatan menjadi penting karena sistem mengatur keterkaitan antar komponen (subsistem) menjadi satu kesatuan fungsi.

Sebagai langkah awal penyusunan Naskah Akademis SKP Riau, perlu dilakukan penilaian untuk mengidentifikasi permasalahan dalam SKP Riau, sekaligus mengidentifikasi harapan para pemangku kepentingan di kabupaten – kota wilayah Provinsi Riau dalam penguatan SKP Riau. Meranti, Indragiri Hilir, Kampar dan Dumai merupakan empat kabupaten-kota yang dipilih untuk menjadi sampel pengumpulan data. Proses pelaksanaan pengumpulan data dan hasil penelusuran tim surveyor di lokasi dapat dilihat pada ikon Sistem Kesehatan Provinsi Riau.

Webinar Series:

Refreshing Teknik Pendampingan Penyusunan Sinkronisasi

RPJMD – RPJMN Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

31 Juli – 11 Agustus 2017 

Pemilukada serentak kedua di Indonesia telah diselenggarakan pada 17 Februari 2017 lalu. Menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010, kepala daerah harus menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD paling lama 5 (bulan) setelah dilantik. Rancangan Perda tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Berbeda dengan sebelumnya, dalam penyusunan RPJMD kali ini sangat ditekankan keselarasan dan sinkronisasi yaitu antara RPJMD dengan RPJMN. Dasar hukumnya adalah  Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Webinar Series ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pendampingan sinkronisasi RPJMD – RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Webinar dilakukan 3 kali yaitu pada 31 Juli, 8 dan 11 Agustus 2017.

Selengkapnya

Persiapan Akreditasi Enam Puskesmas Terpencil di Kabupaten Malaka 

(Foto bersama dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Malaka)

Puskesmas Kaputu, Tunabesi, Nurobo, Wekmidar, Sarina dan Oekmurak yang terletak pada posisi terluar dalam wilayah administratif Kabupaten Malaka, tidak pernah “mundur” dalam memberikan  pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Guna mendukung peningkatan dan penguatan kualitas pelayanan maka akreditasi merupakan suatu proses yang harus dilewati enam puskesmas tersebut. Sejak tergabung dalam gelombang III kaji banding sister Dinkes dan Puskesmas Kabupaten Kulon Progo dan Malaka, semangat untuk berbenah terus tumbuh dalam budaya kerja puskesmas di wilayah terpencil tersebut. Walaupun berada dalam kondisi keterbatasan baik sumberdaya maupun akses geografis, berbagai persiapan seperti dokumen, tata graha dan komitmen internal staf telah dilakukan dalam bingkai semangat menuju penilaian akreditasi puskesmas.

Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Dari konsep inilah maka dapat disimpulkan bahwa puskesmas adalah key player untuk menentukan status berdasarkan hasil penilaian akreditasinya masing-masing. Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten  tidak  dapat mengubah keadaan puskesmas jika puskesmas sendiri tidak memiliki keinginan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semua upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, termasuk dalam kegiatan pendampingan akreditasi oleh tim sister dari Dinas Kesehatan Kulonprogo  merupakan stimulan yang harus ditindaklanjuti secara internal organisasi puskesmas. Untuk itu, puskesmas perlu melakukan self assessment. Self Assessment (SA) sebagai suatu metode bisa menjadi good news jika dipahami bahwa proses penilaian yang dilakukan merupakan pendekatan  efektif  yang  berkontribusi secara signifikan untuk mengetahui  persiapan akreditasi.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo  terhadap perbaikan kualitas layanan sister-nya, maka tim pendamping gelombang III diberangkatkan menuju Kabupaten Malaka. Selengkapnya tentang jalannya kegiatan serta hasil SA dapat dilihat pada ikon proses pendampingan sister Dinkes dan Puskesmas mitra Puskesmas Kalibawang, Sentolo dan Nanggulan.

Reportase Beban Kerja dan insentif tenaga kesehatan: Pengalaman di RS dan bagaimana peluangnya di Puskesmas

Likke Putri dari PKMK FK UGM membuka sesi dengan pemaparan singkat mengenai adanya gap antara sistem pembayaran di tingkat fasilitas dengan tingkat individu. Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) yang ditetapkan oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan berdasarkan kinerja dari masing-masing fasilitas. Semakin baik angka pencapaian indikator KBK, maka yang dibayarkan kepada provider semakin banyak dan demikian sebaliknya. Namun demikian pembagian jasa pelayanan kepada individu tidak berdasarkan kinerja tenaga kesehatan. Berdasarkan situasi tersebut, perlu adanya penguatan sistem insentif untuk individu-individu di Puskesmas supaya insentif yang diberikan sebanding dengan kinerja masing-masing tenaga kesehatan.

Selengkapnya

Webinar Series:

Refreshing Teknik Pendampingan Penyusunan Sinkronisasi

RPJMD – RPJMN Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

31 Juli – 15 Agustus 2017 

Pemilukada serentak kedua di Indonesia telah diselenggarakan pada 17 Februari 2017 lalu. Menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010, kepala daerah harus menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD paling lama 5 (bulan) setelah dilantik. Rancangan Perda tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Berbeda dengan sebelumnya, dalam penyusunan RPJMD kali ini sangat ditekankan keselarasan dan sinkronisasi yaitu antara RPJMD dengan RPJMN. Dasar hukumnya adalah  Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Webinar Series ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pendampingan sinkronisasi RPJMD – RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Webinar dilakukan 3 kali yaitu pada 31 Juli, 8 dan 15 Agustus 2017.

Selengkapnya

Kabupaten Kulon Progo Kembali Mengirim Tim

Sister Dinas Kesehatan dan Puskesmas Menuju Kabupaten Malaka 

Setelah tim  I sukses melakukan kunjungan  pada 17-22 Juli, pada 25 Juli 2017 tim II sister dinkes dan puskesmas Kulon Progo diberangkatkan menuju Kabupaten Malaka,  Nusa Tenggara Timur. Tim II Sister Kabupaten  Kulon Progo yang diberangkatkan kali ini beranggotakan: drg. TH. Baning Rahayujati, M.Kes; Suhartini, SKM, M.Si; dan Andri Susilaningdyah, M.P.H; drg. Iting Mamiri; Susana, A.MG; dan Lilik Wuryani, A.Md.Keb; dr. Rina Nuryati, M.P.H; drg. Tuty  Purwanti; dan Widyarini, A.Md.Keb. Untuk memudahkan segala proses pendampingan, tim II juga didampingi oleh Ahmad M Kasim, M.Kes dan Elva Noor Endah Rosmalia, SH.MH.Kes perwakilan dari PKMK FKUGM.

Tim II sister dinkes dan puskesmas yang diberangkatkan merupakan pendamping dari enam puskesmas di Kabupaten Malaka.  Dalam rangka menuju penilaian akreditasi, kedatangan tim II bertjuan melakukan self assessment pada Puskesmas Seon, Bidukfoho, Alas, Uabau, Tafuli, dan Fahiluka.  Tepat pukul 14.30 WITA,  tim pendamping pra akreditasi tiba di Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.  Selanjutnya  pada 14.45 WITA tim melakukan rapat koordinasi bersama puskemas binaan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

Rapat tersebut memutuskan beberapa hal penting seperti :

1. Waktu kegiatan self assessment (SA) dan pendampingan dimulai pukul 09.00 WITA
2. Rabu, 26 Juli 2017, Puskesmas Pengasih I berkunjung ke Puskesmas Uabau, Puskesmas Temon kunjungan ke Puskesmas Seon
3. Kamis, 27 Juli 2017, tim pendamping Puskesmas Pengasih 1 melakukan kunjungan ke Puskesmas Tafuli dan tim pendamping Puskesmas Temon melakukan kunjungan ke Puskesmas Bidukfohoho.
4. Jum’at, 28 Juli 2017, tim pendamping Puskesmas Pengasih 1 melakukan kunjungan ke Puskesmas Fahiluka dan tim pendamping Puskesmas Temon melakukan kunjungan ke Puskesmas Alas.

Reportase kegiatan pendampingan dan penilaian pra akreditasi tim II sister Dinkes dan puskesmas Kabupaten Kulon Progo ke Kabupaten Malaka selengkapnya dapat disimak pada proses  pendampingan  sister Dinkes dan puskesmas mitra Puskesmas Pengasig 1 dan Puskesmas Temon.