Webinar Series:

Refreshing Teknik Pendampingan Penyusunan Sinkronisasi

RPJMD – RPJMN Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

31 Juli – 15 Agustus 2017 

Pemilukada serentak kedua di Indonesia telah diselenggarakan pada 17 Februari 2017 lalu. Menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010, kepala daerah harus menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD paling lama 5 (bulan) setelah dilantik. Rancangan Perda tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Berbeda dengan sebelumnya, dalam penyusunan RPJMD kali ini sangat ditekankan keselarasan dan sinkronisasi yaitu antara RPJMD dengan RPJMN. Dasar hukumnya adalah  Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Webinar Series ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pendampingan sinkronisasi RPJMD – RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Webinar dilakukan 3 kali yaitu pada 31 Juli, 8 dan 15 Agustus 2017.

Selengkapnya

Satu Visi Menuju Kabupaten Malaka di Perbatasan Indonesia – Timor Leste

Dalam rangka kunjungan pendampingan dan penilaian pra akreditasi puskesmas, tim sister Kabupaten Kulon Progo gelombang pertama bersama perwakilan PKMK FK UGM diberangkatkan menuju Kabupaten Malaka pada 17 Juli 2017. Tim yang beranggotakan dr. Ananta Kogam Dwi Korawan; Dwi Ciptorini,Mkes; dr.Alb. Sunuwata Triprasetya, MPH; dr. Renny Lo; Suliso Ratnawati; Jemi Fitri ani; drg. Anie Mursiastuti; drg. Diah Widi A.M.H, Suparjono,SKM; Perigrinus Sebong, MPH; Damaris Pura Tanya tiba di Kabupaten Malaka pada 18 Juli pukul 11.45 WITA.

Kedatangan tim bertujuan untuk memastikan kesiapan puskesmas sister Kabupaten Malaka menuju akreditasi. Kegiatan  pendampingan langsung di lokasi ini penting untuk memonitor dan mengetahui langsung permasalahan dalam persiapan akreditasi di masing-masing puskesmas binaan, sekaligus dapat diberikan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan. Kegiatan pendampingan langsung ke lokasi ini dilaksanakan dalam bentuk self assessment dan peninjauan tata graha puskesmas.  Self assessment bertujuan untuk menganalisis kondisi awal Puskesmas berdasarkan instrumen akreditasi, dan menemukan fakta-fakta dan rekomendasi untuk perbaikan terkait kelengkapan persyaratan akreditasi.

Proses dan hasil kegiatan pendampingan penilaian pra akreditasi puskesmas dalam program sister dinkes dan puskesmas kabupaten Malaka dapat dilihat pada ikon sister dinkes puskesmas kegiatan pendampingan gelombang I.

Melihat Sisi Lain Care Pathway  dari Kota dan Desa

Diskusi tentang perawatan masih menjadi hal menarik untuk dieksplorasi dengan  membandingkan antara penduduk di perkotaan dan pedesaan. Sejak diperkenalkan pertama kali pada 1950-an, care pathway merupakan alur perawatan yang memberikan manfaat terhadap kualitas perawatan itu sendiri. Care pathway adalah model layanan yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya  untuk mewujudkan kualitas layanan perawatan.

Namun, pelayanan perawatan yang terstandar pada kenyataannya tidaklah mutlak terjadi di setiap proses perawatan pasien setiap kasus penyakit. Suatu kajian dengan menggabungkan aspek pola demografis dan konteks pelayanan telah memberikan potret sisi lain dari hadirnya care pathway.  Model intervensi kompleks berupa pengambilan keputusan bersama dan pengorganisasian proses perawatan untuk sekelompok pasien tersebut. Ternyata hal tersebut menjadi penyebab munculnya dehumanisasi pekerjaan, hubungan dokter-pasien yang kurang baik, dan jalur perawatan yang mengurangi pilihan pasien sehingga berdampak pada keterlambatan pemilihan perawatan bagi pasien dengan kondisi penyakit tertentu.

Selengkapnya

Menuju Penilaian Akreditasi, Dua Puskemas di Kabupaten Malaka Terus Berbenah 

Persiapan akreditasi merupakan keharusan sekaligus kesempatan bagi puskesmas dalam rangka memastikan seluruh elemen dan manajerial untuk secara bersama-sama mencapai hasil penilaian yang ditargetkan. Setelah mengikuti kegiatan kaji banding sister puskesmas di Kabupaten Kulon Progo pada 7-8 Maret, Puskesmas Namfalus dan Weoe terus melakukan persiapan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Hingga  Juni 2017,  Puskesmas Namfalus dan Puskesmas Weoe telah melakukan beberapa kemajuan pada berbagai kegiatan dalam rangka menuju penilaian akreditasi pada Oktober 2017.

Penyiapan dokumen akreditasi telah dilakukan oleh kedua Puskesmas selama Maret hingga Juni 2017. Penyiapan dokumen merupakan hal pokok dalam akreditasi puskesmas, karena merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan di puskesmas. Dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas, sangat diperlukan berbagai dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen regulasi maupun laporan bukti pelaksanaan kegiatan Puskesmas. Selain penyusunan dokumen, Puskesmas Namfalus juga telah membentuk tim mutu dan audit internal puskesmas. Pembentukan tim ini diharapkan dapat membantu  menentukan sasaran, cakupan, metode audit serta mampu mengembangkan standar penilaian yang akan digunakan dalam audit. Selain telah melakukan penyusunan dokumen berkaitan dengan pelaksaan akreditasi, Puskesams Weoe juga telah mendapat kunjungan pendampingan  langsung oleh Tim pendamping Akreditasi  Dinas Kesahatan Provinsi NTT. Kunjunagn tim Dinkes Provinsi NTT bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan  dan sekaligus pemantapan persiapan akreditasi Puskesmas Weoe.

Laporan kemajuan persiapan akreditasi Puskesmas Namfalus dan Weoe dapat dilihat pada ikon sister Puskesmas kegiatan tindak lanjut Puskesmas Namfalus dan Puskesmas Weoe.

PENDAMPINGAN SINKRONISASI RPJMD – RPJMN

Upaya untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dengan rencana pembangunan provinsi (RPJMD Provinsi) dan kabupaten/kota(RPJMD Kabupaten/Kota) telah lama dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Hasil evaluasi menunjukkan banyak perencanaan daerah yang tidak sinkron dengan perencanaan pusat.

Untuk membantu upaya tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan PKMK FK UGM telah menyusun modul pembelajaran baik versi cetak maupun versi online. Dasar regulasi upaya ini adalah Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Dengan adanya regulasi tersebut, upaya sinkronisasi segera direalisasikan. Sebagai langkah awal adalah Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMD – RPJMN di Daerah Istimewa Yogyakarta (level provinsi) dan Kabupaten Kulon Progo (level kabupaten). Setelah kegiatan uji coba tersebut, selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan khususnya bagi daerah yang baru saja melaksanakan pemilukada.

Selengkapnya dapat di-KLIK di icon SINKRONISASI RPJMD – RPJMN di bagian kanan web ini.

Penguatan Sistem Kesehatan Melalui Pendekatan Pragmatis

Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Untuk mengenal alur dan berbagai pilihan kebijakan yang mempengaruhi peningkatan status kesehatan merupakan tantangan tersendiri bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Setelah World Health Organization (WHO) pada 2000  lalu mengembangkan konsep sistem kesehatan, negara-negara berkembang dan terbelakang mencoba memperbaiki sistem kesehatan yang ada. Pertimbangan perbaikan berfokus pada penguatan sistem kesehatan yang berlaku seperti di Mozambik, Nepal dan Rwanda. 

Silakan klik disini untuk selengkapnya.