Reportase

Konsultasi Pengembangan Strategi Advokasi untuk Keberlanjutan

Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

Berbasis Hak Terintegrasi

Kabupaten Aceh Barat

Senin, 23 September 2019

Sejak dimulai awal 2018, Pengembangan Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat saat ini telah memasuki tahap akhir. Oleh karena itu, Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat) didampingi oleh Tim PKMK FK – KMK UGM melakukan pertemuan Konsultasi Pengembangan Strategi Advokasi untuk Keberlanjutan Program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak.

Pengembangan Strategi Advokasi dan keberlanjutan Program Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang salah satu pendekatannya ada praktik – praktik baik di dalam pelaksanaan program integrasi tersebut untuk dapat diadopsi atau replikasi oleh kabupaten lain. Dalam mengembangkan advokasi strategi untuk keberlanjutan program tersebut dilakukan oleh konsultan dari Yayasan Cipta yaitu Inne Silviane.

Bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat pertemuan berlangsung sehari dengan skenario Lesson Learned Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak di Kabupaten Aceh Barat oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DP3AKB dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan dilanjutkan dengan diskusi mendalam.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Ir. Syahril Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Kepala Bappeda Aceh Barat, Ir. Syahril membuka kegiatan pertemuan. Dalam sambutannya menyampaikan Program Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat sangat didukung oleh pemerintah daerah khususnya Bupati Aceh Barat dan menekankan kembali program tetap harus selaras dengan perencanaan dari masing – masing SKPD atau ketika membuat kegiatan ataupun sub kegiatan harus sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga kegiatan dapat dianggarkan dengan pagu anggaran yang sudah ada tanpa dibuat pagu anggaran khusus. Serta Bappeda sangat mendukung apabila dibuatkan dokumen Pengembangan Strategi Advokasi untuk keberlanjutan Program Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang dapat diadopsi atau replikasi oleh Kabupaten/kota lain dan siap memberikan masukan dari pengalaman atau praktik – pratik baik yang dilakukan selama ini dalam Ujicoba Model Perencanaan & Penganggaran Program Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat yang didampingi oleh PKMK FK – KMK Universitas Gadjah Mada.

Gambar 2. Pemaparan Materi Pengembangan Strategi Advokasi dan Lesson Learned Ujicoba Model Perencanaan & Penganggaran Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Terintegrasi

Pertemuan difasilitasi oleh Tim Yayasan Cipta, Inne Inne Silviane dengan pemaparan dari masing – masing SKPD dan dilanjutkan diskusi mendalam yang berlangsung hingga 15.00 WIB. Menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Dokumen Strategi Advokasi untuk Keberlanjutan Integrasi Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dibuat sebagai panduan untuk adopsi atau replikasi oleh daerah lain.
2. Perlunya memahami kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak dengan delapan prinsip hak dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Terintegrasi.
3. Strategi Advokasi dilakukan dengan pendekatan Bridging Leadership (BL) yang pernah diikuti oleh Pemerintah Aceh Barat di Kabupaten Malang dan Pengembagan Strategi Advokasi yang Spesific, Measurable, Attainable, Relevan & Time Bound (SMART).
4.  Rencana dan Metode Perluasan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak melibatkan lintas sector mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

   Tingkat pusat memperluas kerjasama K/L dengan dikoordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri; Tingkat Provinsi (Khusus Provinsi Aceh) dapat melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan, Biro Kesra, BKKBN Provinsi; dan Tingkat Kabupaten (Khususnya Kab. Aceh Barat) dapat melibatkan Bappeda, Dinas Kesehaatan, DP3AKB, RSUD Cut Nyak Dhien, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), Dinas Catatan Sipil.

5. Pendampingan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak jika diadopsi oleh seluruh Kabupate/Kota di Indonesia sebanyak 514 Kab/Kota yang ada maka tidak hanya dilakukan oleh PKMK FK – KMK UGM tetapi juga pihak lain seperti Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) atau pihak Aceh Barat yang selama ini sebagai daerah pilot project. Maka diperlukan peningkatan Kapasitas melalui Training of Trainer (TOT) terlebih dahulu.
6. Peningkatan Kapasitas melalui TOT kepada Tim Daerah Kabupaten Aceh Barat dapat difasilitasi PKMK FK – KMK UGM sehingga dapat menjadi narasumber di daerah lain untuk perluasan Program Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di Kabupaten lainnya.
7. Materi dan panduan dapat menggunakan RAN Kesehatan Ibu, RFP, RAD Aceh Barat yang telah disusun, CIP yang dilakukan oleh PKMK FK – KMK UGM dan dokumen strategi advokasi yang sedang disusun dan lainnya.
8. Penentuan perluasan wilayah ditentukan sesuai prioritas kebutuhan daerah baik jangka pendek, menengah maupun panjang (2030) untuk menurunkan angka kematian ibu dengan keterlibatan semua sector dan adanya leading sector serta dukungan sumber pendanaan APBN dan APBD. Misal Dana Dekon di tingkat provinsi dan dana DAK baik fisik maupun non fisik di kabupaten.
9. Di Kabupaten Aceh Barat, Advokasi dilakukan oleh Kepala SKPD baik Bappeda, Dinas Kesehatan maupun DP3AKB dibantu oleh Kepala Bidang masing – masing kepada Bupati Aceh Barat sehingga sekarang sangat mendukung Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat yang telah menghasilkan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022 dan sementara proses penerbitan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang RAD tersebut dan pihak yang bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawal berjalannya Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak adalah Tim Pos Komando yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat dan didukung dengan Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT).
10. Dalam Pengembangan Strategi Advokasi untuk Keberlanjutan Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi sangat perlu memperhatian kearifan local daerah. Misal Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan Program Keluarga Berencana dikemas menjadi Program Kampung Muslimin karena Istilah KB masih sensitif dikalangan masyarakat.

Gambar 3. Diskusi Pengembangan Strategi Advokasi untuk Keberlanjutan Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi

Tim Pusat dan Daerah yang melakukan pertemuan “Konsultasi Pengembangan Strategi Advokasi untuk Keberlanjutan Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi” di Kabupaten Aceh Barat adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) : National Programme Manager (NPM), dr. Sri Hermiyanti, M.Sc
2. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada, Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes
3. Kementerian Dalam Negeri : Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, D Faried
4. Kementerian Kesehatan : Dit. Kesehatan Keluarga, Indah N Mardhika
5. Konsultan Yayasan Cipta : Inne Silviane
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh Muhamadi
7. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat, Ir. Syahril
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Syarifah Junaidah, SKM., M.Si
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana, (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat Ena Herisna, SKM.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, dr. H. Muhammad Furqansyah
11. Tim Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat .

Gambar 4. Penutupan dan Foto Bersama Pertemuan Pengembangan Strategi Advokasi KeberlanjutanProgram Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi

Pengembangan Strategi Advokasi untuk Keberlanjutan Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi akan terus dilakukan di dua daerah Pilot Project lainnya yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lahat.

Penulis : Muhamad Syarifuddin, MPH

Reportase

Pembahasan Theory of Change dan Analisis Cepat Kematian Ibu

Bersama Internal Perangkat Daerah

Kabupaten Malang, 17-19 September 2019

Program Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Malang yang telah dilaksanakan sejak Februari 2018, hampir memasuki tahap terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan yang ada. Berbeda dengan 2 kabupaten lainnya yang juga menjadi Pilot Project Program ini, Kabupaten Malang tidak memasukkan Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) pada Rencana Aksi Daerah tahun (RAD) 2019-2021. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang telah memiliki sistem informasi serupa yang dapat dimaksimalkan untuk integrasi datanya.

Melalui pertemuan bersama internal masing-masing perangkat daerah, Tim PKMK FK-KMK UGM mencoba melakukan pendekatan dan kembali meminta komitmen masing-masing perangkat daerah untuk lebih serius dalam menangani kasus kematian ibu di Kabupaten Malang. Analisis Cepat Kematian Ibu dan konsep Theory of Change ditawarkan untuk penanganan kasus kematian ibu di Kabupaten Malang.

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat masing-masing perangkat daerah menghasilkan beberapa kesepakatan dan komitmen masing-masing perangkat daerah untuk bersama-sama me-review kembali nomenklatur masing-masing perangkat daerah sehingga aturan yang telah ada agar diperkuat lagi dan yang belum masuk dalam aturan yang ada di masing-masing perangkat daerah agar dibuat SOP baru untuk kasus-kasus yang memerlukan SOP khusus dalam penyelesaiannya.

Gambar 1 Diskusi bersama RSUD Lawang

Pertemuan dengan internal RSUD Lawang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan dilanjutkan dengan diskusi berkaitan dengan keterlambatan tiba di rumah sakit dan keterlambatan penangganan. Terkait keterlambatan tiba di rumah sakit, bagi RSUD Lawang dianggap sebagai bom waktu karena banyak kasus rujukan yang setiba di rumah sakit sudah dalam kondisi inpartu. Hal ini diduga disebabkan oleh keterlambatan pada FKTP (puskesmas dan BPM) yang cenderung menunda untuk merujuk sehingga sudah dalam kondisi kritis pasien baru dibawa ke rumah sakit. Namun dalam rumah sakit sendiri mengakui untuk catatan data keterlambatan belum terekap dengan baik, dan RSUD Lawang menyanggupi untuk merekap terkait jumlah pasien yang terlambat jika ada permintaan dari Dinas Kesehatan. Sementara untuk keterlambatan penanganan yang ada di rumah sakit disebabkan oleh karena keterlambatan tenaga kesehatan dalam memutuskan tindakan yang akan dilakukan serta terdapat tenaga medis yang tidak standby.

Gambar 2 Diskusi bersama RSUD Kanjuruhan

Di hari yang berbeda, tim PKMK FK-KMK UGM menemui tim teknis dan internal RSUD Kanjuruhan. Dengan agendapertemuan pembahasan penanganan kagawatdaruratan di RSUD Kanjuruhan, diskusi dibuka oleh dr. Benidiktus Setyo Untoro sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik. Tidak jauh berbeda dengan kondisiyang ada di RSUD Lawang, untuk keterlambatan tiba di rumah sakit yang terjadi di RSUD Kanjuruhan adalah pasien yang dating terlambat dikarenakan oleh keterlambatan dalam merujuk yang oleh karena terlambat dalam menentukan diagnosa di FKTP. Serta secara terbuka, RSUD menganggap bahwa banyak kasus keterlambatan tiba di rumah sakit dikarenakan oleh adanya pihak yang melakukan rujukan berjenjang (pasien tidak langsung dirujuk ke rumah sakit PONEK, melainkan dirujuk di rumah sakit swasta yang belum mendukung PONEK).

Terkait data catatan terlambat penanganan selama ini belum tersedia catatannya, namun RSUD Kanjuruhan memberikan jaminan untuk menambah satu kolom pada catatan rekam medik untuk menandai pasien yang terlambat penanganan sehingga memudahkan dalam merekap data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.

Gambar 3 Diskusi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Setelah pertemuan bersama 2 RSUD yang ada di Kabupaten Malang, Tim PKMK FK-KMK UGM melanjutkan diskusi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bertempat di ruang rapat Dinas PPKB, tim dari UGM dan tim teknis melakukan diskusi terkait data unmet need, data drop out dan kesepakatan untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Malang. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas PPKB ini menghasilkan beberapa poin penting diantaranya terkait pemanfaatan data yang ada di Dinas PPKB (data contra war) jika dianggap sebagai data informasi oleh Dinas Kesehatan, Dinas PPKB berkenan untuk bertukar data sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan.

Gambar 4 Diskusi bersama Dinas Kesehatan

Sebagai perangkat daerah yang berperan paling penting dalam penanganan kematian ibu di Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan menjadi perangkat daerah teknis terakhir yang dikunjungi setelah RSUD dan Dinas PPKB. Hal ini dikarenakan beberapa masalah yang ada di lapangan dan kesepakatan dari perangkat daerah lain dianggap perlu untuk disampaikan dan dibahas bersama Dinas Kesehatan sebelum dilaporkanke Bappeda dan dibahas secara bersama pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan pejabat lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan. Paparan analisis cepat kematian ibu di Kabupaten Malang dan konsep Theory of Change yang disampaikan oleh Ketua Tim dari PKMK FK-KMK UGM, Dwi Handono, diterima dan dianggap Dinas Kesehatan dapat menjadi acuan Dinas Kesehatan dalam menganalisis kematian ibu kedepannya. Harapannya dengan konsep yang ditawarkan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas terkait dan perangkat daerah teknis untuk dapat mengoptimalkan pelayanannya untuk menangani kasus-kasus keterlambatan penanganan dan kegawatdaruratan untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas di Kabupaten Malang.

Gambar 5 Diskusi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda sebagai leading sektor dalam program integrasi Kesehatan Ibu dan KB di Kabupaten Malang, menerima kunjungan Tim PKMK FK-KMK UGM untuk memberikan laporan hasil pertemuan bersama internal masing-masing perangkat daerah teknis. Bappeda menampung semua yang termuat dalam Rencana Aksi Daerah yang dibuat oleh Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan KB dan bersedia untuk dimasukan dalam e-planning yang sudah ada di Kabupaten Malang sehingga menjadi kegiatan yang wajib ada di dinas teknis terkait.

Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH

Reportase

Pemaparan Rencana Kegiatan Pelaksanaan Kajian Pelayanan

Puskesmas Pembantu Kabupaten Gunung Kidul

Wonosari, 13 September 2019

Pada 13 September 2019 dilakukan pemaparan rencana kegiatan pelaksanaan kajian pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat 1 Setda Kabupaten Gunung Kidul, yang diikuti oleh Dinas Kesehatan beserta jajarannya, Kepala Puskesmas se – Gunung Kidul dan berbagai lintas sektor seperti BAPPEDA, BKPPD, BKAD, DPMPT, Hukum, Organisasi dan lainnya.

Gambar 1. Pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul

Kegiatan pertama dilakukan pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul dr. Dewi Irawaty, M.Kes. Dewi menyampaikan bahwa kajian ini tidak semata – mata digunakan untuk menutup Pustu, namun karena ingin tetap mempertahankan Pustu.

Gambar 2. Penyampaian rencana kajian oleh ketua tim PKMK

Setelah sambutan, ketua tim PKMK kajian pelayanan Pustu Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes memaparkan rencana kegiatan kajian pelayanan Pustu di Gunung Kidul. Penjelasan tersebut meliputi:

• Penyampaian kondisi Pustu saat ini terdiri dari kondisi fisik, jadwal pelayanan dan jumlah kunjungan serta penyampaian survei pendahuluan yang telah dilakukan.
• Latar belakang dilakukannya kajian, masalah, tujuan dan sistematika jalannya kajian.
• Indikator efektivitas dan target Pustu belum jelas, sehingga menggunakan modifikasi angka kontak.
• Hasil kajian direncanakan untuk menyusun rekomendasi rencana revitalisasi.

Gambar 3. Diskusi mengenai tanggapan dan masukan

Diskusi juga dilakukan untuk mengetahui tanggapan peserta dan masukan untuk kegiatan kajian. Diskusi dipandu oleh Drs. Tudiono, M.Kes. Diskusi ini mendapat banyak tanggapan dan saran dari berbagai pihak antara lain:

• Secara momentum kegiatan ini bukan kegiatan jangka pendek, namun pada 2021 terbuka peluang untuk membuat kebijakan revitalisasi Pustu dengan masa pemerintahan pemimpin yang baru. Pertimbangan pelayanan publik adalah hal yang harus diutamakan, dibandingkan dengan pertimbangan ekonomis (BAPPEDA).
• Tidak semua Pustu dapat dipertahankan melihat data pendahuluan yang ditampilkan, karena mereka berpendapat dukungan SDM kurang, kunjungan pasien dan jarak Pustu yang dekat dengan Puskesmas (BKPPD).
• Pustu yang tidak memenuhi persyaratan operasional lebih baik ditutup. Aspek hukum mengenai sarana dan prasarana serta kualifikasi kompetensi pelaksana juga harus diperhatikan (Bagian hukum).
• Kondisi keuangan 2019 dan 2020 dinilai belum siap untuk revitalisasi, karena 2020 Kabupaten Gunung Kidul memiliki target operasional rumah sakit baru Saptosari. Jadi ketika Pustu dinilai tidak layak untuk dipertahankan maka mereka menyetujui namun dengan kajian mendalam mengenai kebutuhan masyarakat terhadap Pustu (BKAD).
• Pustu di Kabupaten Gunung Kidul dibangun sebelum terbitnya Permenkes No. 75 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut Pustu diperuntukkan 2 atau 3 desa. Namun, di Gunung Kidul jumlah Pustu dianggap melebihi yang ditetapkan, selain itu ketentuan Pustu ada sebelum adanya sistem kapitasi sehingga SDM, sarana dan prasarana belum bisa memenuhi kebutuhan saat ini. Ketika Pustu akan direvitalisasi, maka harus komprehensif (Kepala Puskesmas).
• Pemenuhan standar pelayanan ideal di Pustu masih berat dari segi SDM maupun sarana dan prasarana. Disampaikan juga bahwa terdapat desa yang dalam pertemuannya mendapatkan kesepakatan, jika Pustu tidak efektif diperbolehkan untuk ditiadakan atau dikurangi jam pelayanannya. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa tidak semua rasionalisasi Pustu ditolak oleh masyarakat (Kepala Puskesmas).
• Ketika melihat efektif atau tidaknya sebuah pelayanan harus secara komprehensif. Perlu mencari penyebab ketidak efektifan tersebut, bisa menanyakan kepada pemangku wilayah mengenai penyebab masyarakat tidak memerlukan pelayanan tersebut atau       melihat dari sisi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apakah telah sesuai dengan standar atau belum (Kepala Puskesmas).
• Terdapat alasan menarik yang diungkapkan salah satu kepala Puskesmas, bahwa walaupun transportasi sudah dinilai lancar namun, Pustu lebih diminati jika terdapat layanan yang memadai. Hal tersebut terjadi karena terdapat penduduk lansia yang mengalami kesulitan mengakses Puskesmas induk sehingga mereka lebih memilih Pustu (Kepala Puskesmas).
• Alternatif lain selain direvitalisasi ataupun rasionalisasi adalah pengalih fungsian Pustu yang dinilai tidak layak. Pustu dapat dialih fungsikan menjadi tempat kegiatan Posyandu dan Puskesmas keliling (Kepala Puskesmas).
• Perlu masuk di kajian mengenai Puskesmas keliling, apakah pusling juga menjadi penyebab ketidak efektifan Pustu atau Pusling. Selain itu, efektif yang dimaksud bukan Pustu harus di tutup atau hidup, Pustu dapat juga mengakaji mengenai berapa hari efektifnya (Kepala Dinas Kesehatan).
• Perlu kajian mengenai sejarah dibangunnya pustu, dengan membandingkan kondisi dulu dengan sekarang dari segi infrastruktur jalan saat Pustu dibangun dan cost effecting – nya. Sehingga perlu ada kajian mengenai apakah pustu sudah dapat digantikan puskesmas induk atau belum (Bagian Organisasi).

Hasil sementara dari diskusi tersebut adalah terdapat pro dan kontra dalam direvitalisasi Pustu. Namun, rasionalisasi Pustu juga perlu pertimbangan mengenai reaksi masyarakat. Kajian mengenai sejarah pembentukan Pustu juga perlu dibahas dalam kajian ini. Ketua tim PKMK menyampaikan bahwa semua masukan akan ditampung terlebih dahulu agar kajian ini lebih tajam. Selain itu, Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes juga menyampaikan bahwa akan sulit untuk membuat rekomendasi revitalisasi Pustu ketika tidak ada komitmen dari semua pihak. Pemaparan kegiatan ini ditutup dengan menyampaikan bahwa tim akan mencoba mengakomodir semua saran walaupun dengan keterbatasan, dan akan dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku pembina.

Gambar 4. Penentuan jadwal pengumpulan data bersama enumerator

Acara diakhiri dengan pembentukan kelompok Puskesmas untuk menentukan jadwal enumerator melakukan pengumpulan data.

Reporter: Meia Audinah, S.Kp.G

Reportase

Advokasi Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran

Kesehatan Ibu & Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi

Kabupaten Aceh Barat

oleh

PKMK FK – KMK UGM

Selasa – Rabu, 23 – 24 Juli 2019

Pengembangan Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat terus dilakukan dan perlu advokasi kembali mengingat adanya pergantian pejabat pada eselon II. Tim PKMK FK – KMK UGM dipimpin Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes melakukan kunjungan ke Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam upaya advokasi dan melaporkan perkembangan finalisasi Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022 kepada stakeholder terkait.

Dwi Handono kembali menjelaskan pilot project yang sementara dilakukan di Kabupaten Aceh Barat untuk mencari bagaimana model integrasi perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak. Selama ini, baik tingkat nasional maupun daerah belum ada model integrasi dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program. Selain itu, menjelaskan perkembangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak sebagai output dalam pengembagan model integrasi perencanaan dan penganggaran program dan diharapkan RAD terealisasikan ke dalam program OPD terkait serta menjelaskan Tim POS Komando yang terbagi menjadi 1 Pokja Kebijakan & 4 Pokja terkait Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT).

Gambar 1. Kunjungan dan Advokasi ke Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat 

Kepala Bappeda Aceh Barat Syahril menerima kunjungan tim PKMK FK – FMK UGM di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Tanggapan Kepala Bappeda sangat baik dan tetap akan mendukung kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang selama ini telah berjalan dan berharap integrasi kesehatan Ibu – KB tidak hanya sampai perencanaan ataupun penganggaran tetapi sampai pada implementasi RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 – 2022. Selanjutnya, Tim PKMK FK – KMK UGM bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kantor masing-masing. Keduanya tetap berkomintem mendukung dan merealisasikan RAD ke dalam program atau kegiatan dinas kesehatan dan DP3AKB dan keterlibatan dalam Pokja POS Komando untuk memonitoring dan mengawal berjalannya integrasi kesehatan Ibu – KB berbasis hak serta akan menunjuk admin untuk membantu uji coba implementasi SIMKIT selama 3 bulan bersama pendamping lapangan PKMK FK – KMK UGM.

Gambar 2. Kunjungan dan Advokasi ke Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat

Keesokan harinya, kunjungan ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan langsung diterima Direktur Rumah Sakit. Furqansyah yang sejak awal mengikuti kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – - KB Berbasis Hak tetap mendukung dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempelajari RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang difinalisasikan dan disepakati pada pertemuan Kamis – Jum’at 25-26 Juli 2019.

Gambar 3. Kunjungan dan Advokasi ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Tim PKMK FK – KMK UGM dan Daerah yang melakukan pertemuan “Advokasi Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi” di Kabupaten Aceh Barat adalah :

1. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes
2. Kepala Bappeda Aceh Barat Ir. Syahril dan didampingi oleh Sekretaris Bappeda Aceh Barat.
3. Kepala Dinas Kesehatan Syarifah Junaidah, SKM., M.Si dan didampingi oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan, Kepala Seksi Surveilans & Imunisasi dan Kepala Subbagian Program, Informasi & Humas Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) Ena Herisna, SKM.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh dr. H. Muhammad Furqansyah.

Penulis : Muhamad Syarifuddin, MPH

Reportase

Peringatan Hari Kependudukan Dunia dan

Peresmian Command Center Kependudukan dan KB (e – Family)

Kabupaten Malang, 16-17 Juli 2019

Kabupaten Malang menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Kependudukan Dunia Provinsi Jawa Timur tahun ini. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dimana hari pertama kegiatan bertempat di Kecamatan Dau dengan pemeriksaan Papsmear dan pelayanan KB di Puskesmas Dau bersamaan dengan kegiatan talkshow radio dengan tema Pernikahan Dini.

Gambar 1 Proses Pendaftaran Pelayanan KB di Puskesmas Dau

Berdasarkan data kependudukan dan pendidikan 2017, struktur usia penduduk terbanyak di Indonesia yaitu usia pelajar dan mahasiswa (usia 5-24 tahun) yaitu 52,16%. Jumlah penduduk pada rentang usia ini jika dimanfaatkan dengan optimal dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Hal ini merupakan bonus demografi dimana penduduk rentang usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia nonproduktif.

Kepala BKKBN Pusat, dr. Hasto Wardoyo dalam sambutannya pada peresmian Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Kepanjen menyampaikan pentingnya anak-anak sekolah memahami isu kependudukan agar bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekolah Siaga Kependudukan ini mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah seperti muatan lokal, biologi dan geografi.

Gambar 2 Peresmian Sekolah Siaga Kependudukan oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo

Isu kependudukan dengan bonus demografi menjadi sangat penting dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia Provinsi Jawa Timur, BKKBN bekerjasama dengan JTV Malang juga mengadakan talkshow dengan tema “Optimalisasi Bonus Demografi melalui Pendewasaan Usia Perkawinan dan Program RUJAK MANIS (Rujukan Keluarga dan Remaja Mandiri dan Sehat) di Kampung KB.

Gambar 3 Talkshow Optimalisasi Bonus Demografi melalui Pendewasaan Usia Perkawinan dan Program RUJAK MANIS

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tercatat memiliki inovasi yang telah diakui dan dinyatakan berhasil oleh beberapa kementrian dan lembaga dalam program yang berhasil menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Malang.Salah satunya yaitu Program Contra War (Contraception for Woman at Risk) yang menyajikan data secara real time pasangan usia subur beresiko di Kabupaten Malang. Dari program ini kemudian dikembangkan lebih jauh menjadi program e-Family yang mengintegrasikan berbagai sumber data secara realtime dan dipantau melalui teknologi Command Center. Command Center ini diharapkan dapat mempermudah pemantauan data kependudukan yang ada di Kabupaten Malang. Beberapa data yang tersedia diantaranya meliputi jumlah penduduk berdasarkan kategori usia, jumlah ibu hamil dan bayi baru lahir, jumlah pasangan usia subur yang belum memakai KB, serta jumlah kematian ibu dan bayi pada proses persalinan.

Gambar 4 Peresmian Command Center Kependudukan dan KB (E-Family) di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang

Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH