Reportase

Sosialisasi dan Advokasi Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Terintegrasi

Oleh Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat)

11 Mei 2018

Kabupaten Aceh Barat

Gambar 1. Pemaparan Tim Koordinasi RFP diwakili oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDSpada 11 Mei 2018

Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat) didampingi oleh Tim PKMK FKKMK UGM kembali melakukan sosialisai dan advokasi di Kabupaten Aceh Barat pada 11 Mei 2018. Tim Koordinasi RFP terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Bupati, karena berhalangan hadir. Bertempat di ruang Kepala Bappeda, pertemuan berlangsung sejak Pukul 8.55 WIB hingga 10.10 WIB yang dihadiri oleh Asisten Bupati, Kepala Bappeda, Kepala dan Sekretaris Dinas PPPAKB, Direktur RSU Cut Nyak Dhien, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan Sekretaris BPKD. Tim Koordinasi RFP dan PKMK FKKMK UGM yang hadir antara lain BAPPENAS yang diwakili oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDSdan Sri Ratna, UNFPA diwakili oleh Julianto dan Samidjo, BKKBN diwakili oleh Siti Fatonah, Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Arifin Hutagalung, dan PKMK FKKMK UGM diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono serta Ahmad Yani.

Pertemuan diawali dengan perkenalan dan penjelasan kembali oleh Woro Srihastuti terkait kegiatan yang sudah berlangsung kepada kepala Bappeda yang baru, Asisten Bupati, dan perwakilan OPD Aceh Barat yang telah hadir. Dalam penjelasannya, Woro Srihastuti menegaskan bahwa tidak ada MoU dalam kegiatan ini (gentle agreement) setelah Woro menjelaskan historical alasan kenapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project hingga kegiatan berjalan sampai saat ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan tanggapan dan penjelasan singkat oleh Kepala Bappeda dan Asisten Bupati yang ditekankan pada tanggapan Bupati Aceh Barat terkait kegiatan ini, bahwa Bupati mendukung kegiatan dan mempercayakan keberlanjutan kegiatan pada Bappeda dan OPD lainnya.

Gambar 2. Perkenalan dan penjelasan kembali olehWoro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDSpada 11 Mei 2018

Pada pukul 10.15 WIB, kegiatan dilanjutkan di Aula Bappeda yang sudah dihadiri oleh Tim Teknis, PLKB, BKKBN Provinsi Aceh yang diwakili oleh Wahyuniati dan rekan-rekan, serta perwakilan Bappeda dari tiap bidang. Setelah acara dibuka oleh kepala Bappeda dan sambutan dari Asisten Bupati, kemudian acara dimulai dengan penjelasan kembali terkait kegiatan oleh Woro Srihastuti kepada Tim Teknis dan rekan lain yang hadir. Hal yang ditekankan dalam pemaparan adalah pentingnya proses pendampingan, tidak ada bantuan dana dalam kegiatan ini namun hanya sebatas pendampingan oleh pendamping yang sudah ditempatkan di daerah yang terpilih.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang ditanggapi oleh Sekretaris Dinas PPPAKB, Staf bidang Kesmas Dinkes, Kepala Seksi Kesga Dinkes, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, dan Kepala Dinas PPPAKB. Sekretaris Dinas PPPAKB dan Kepala Seksi Kesga Dinkes mengapresiasi proses pendampingan yang telah berlangsung, mereka menyatakan sangat terbantu dengan adanya pendamping di daerah dan akan baik untuk kedepannya baik dalam penurunan AKI maupun integrasi Dinas Kesehatan dan Dinas PPPAKB. Staf bidang Kesmas Dinkes yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala bidang Pengendalian Penduduk dan KB juga memberi masukan bahwa perlunya dukungan dari pimpinan dalam kegiatan ini, beliau menyatakan masih kecilnya kesadaran Tim Daerah akan pentingnya pendampingan yang telah diberikan di daerah dan bantuan tidak selalu berupa dana. Kemudian acara pada 11 Mei 2018 di tutup pada pukul 11.55 WIB mengingat adanya ibadah shalat jumat.

Gambar 3. Sesi diskusi dengan Tim teknis di Aula Bappeda pada 11 Mei 2018

Reporter          : Ahmad Yani Noor, M.H.Kes, Med.

Reportase Sosialisasi Dan Diskusi Renja, RAN, RFP, dan RAD Integrasi KI-KB

Oleh Tim PKMK FKKMK UGM

5 – 6 April 2018

Kabupaten Aceh Barat

Gambar 1. Diskusi DrafT Renja 2019 Aceh Barat pada 6 April 2018

Bertempat di ruang rapat BAPPEDA, tim teknis Kabupaten Aceh Barat bersama tim PKMK FKKMK UGM melakukan kegiatan pertemuan guna menindaklanjuti perencanaan, penganggaran dan pemprograman Kesehatan Ibu (KI) dan Keluarga Berencana (KB) yang sudah berproses sebelumnya. Pertemuan yang berlangsung selama 2 hari antara lain membahas pendataan dan penjaringan calon akseptor Wanita Usia Subur dengan risiko tinggi (WUS Risti), pemantapan konsep Care Path Way Integrasi KI-KB, dan sosialisasi disertai diskusi Renja, RAN, RFP, dan RAD Integrasi KI-KB.

Kegiatan hari pertama pada 5 April 2018 berlangsung sejak pukul 9.40 wib hingga pukul 11.45 WIB. Tim teknis Aceh Barat bersama Tim PKMK FKKMK UGM juga berdiskusi tentang pentingnya pendataan dan penjaringan calon akseptor WUS Risti secara total dan sistem rujukan pada ibu hamil yang seharusnya bisa tertangani di Puskesmas PONED ataupun yang seharusnya bisa ditangani di Rumah Sakit PONEK.

Gambar 2. Diskusi penjaringan WUS Risti bersama Tim Teknis Aceh Barat pada 5 April 2018

Pada pertemuan hari pertama, tim Teknis Aceh Barat menghasilkan beberapa kesepakatan bersama, antara lain pentingnya penjaringan WUS dengan tidak hanya melibatkan Dinkes, DPPPAKB dan RSU Cut Nyak Dhien. Namun akan dilibatkan juga KUA, Dinas Pendidikan dan DSI (Dinas Syariat Islam) Aceh Barat, kemudian khusus MOP dan MOW perlu dikesampingkan sebagai bentuk kearifan lokal di Aceh Barat, serta akan disusunnya RAD integrasi KI-KB oleh Tim Daerah yang mengacu pada RAN dan masukan dari tim PKMK FKKMK UGM serta tim pusat. Tim teknis khususnya bagian perencanaan OPD juga sepakat untuk membuat dan membawa draft kasar/poin-poin renja tahun 2019 pada kegiatan esok harinya.

Kegiatan pada hari kedua, Jum’at 6 April 2018 diawali dengan pemaparan dari perwakilan Dinas PPPAKB tentang bentuk kegiatan dan anggaran dalam usulan Renja 2019. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari PKMK FKKMK UGM oleh Tudiono Djasim tentang apa saja yang seharusnya ada dalam renja berbasis HAK dan Terintegrasi. Beberapa poin penting yang harus muncul dalam renja 2019 berbasis HAK dan Terintegrasi berdasarkan kesepakatan bersama antara lain:

1. Sosialisasi & KIE (memuat SOP, Penurunan AKI, Partus Nakes, dan yang lainnya)

2. Pelatihan

3. Advokasi

4. Monitoring dan Evaluasi (terutama tools yang digunakan)

Acara berlangsung sejak pukul 9.20 wib hingga pukul 11.40 WIB yang dihadiri oleh Tim Teknis dari RSU Cut Nyak Dhien, Dinkes, DPPPAKB, PKK, dan Perwakilan PL KB juga memberikan beberapa masukan diantaranya belum aktifnya rumah tunggu, sistem rujukan ibu hamil yang belum optimal, dan sistem informasi kesehatan yang perlu ditingkatkan.

Gambar 3. Diskusi Draf Renja 2019 Aceh Barat pada 6 April 2018

Reporter          : Ahmad Yani Noor, M.H.Kes, Med.

Reportase 

Kegiatan Pendampingan

Penyusunan Tata Hubungan Kerja

Kabupaten Malang

30-31 MEI 2018

Setelah proses pendampingan yang telah dilaksanakan dengan melalui tahapan pembentukan tim teknis, penyusunan dan pembahasan care pathways, hingga sinkronisasi rencana kerja organisasi perangkat daerah.Selanjutnya dengan didampingi tim dari PKMK FK-KMK UGM yaitu Dwi Handono dan Tudiono kembali menyelenggarakan pertemuan dengan agenda Penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja).Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kewenangan dan tanggungjawab organisasi perangkat daerah terkait untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang Terintegrasi.

Dalam menyusun Tahubja terdapat 3 lingkup utama yaitu:

1. Demand creation (sebagai contoh kasus di Aceh Barat, tokoh agama memiliki peran yang sangat kuat dan penting)
2. Penjaringan WUS Risti (di dalamnya terdapat penjaringan calon pengantin dan penjaringan WUS SLTP dan SLTA)
3. Pelayanan WUS (diantaranya: WUS Risti yang mau diterapi dan WUS Risti yang tidak ingin diterapi dan telah terlanjur hamil)

Pada pertemuan yang bertempat di ruang rapat kantor Bappeda ini, tim teknis dibagi ke dalam dua kelompok dengan masing-masing kelompok mewakili tiap organisasi perangkat daerah. Dalam proses diskusi yang berlangsung, masing-masing kelompok menyusun beberapa kegiatan yang dimaksud sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD yang disusun kedalam format tabel Tahubja yang telah disediakan oleh Tim PKMK UGM.

Gambar 1 dan 2. Proses Diskusi Tim Teknis Kabupaten Malang

Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Fokus kegiatan adalah pada WUS dengan resiko tinggi, sebab penyakit yang bisa dicegah harus segera dicegah untuk menurunkan angka kematian ibu.
2. Jaminan pembiayaan tidak dimasukan dalam tabel Tahubja, akan ada pertemuan khusus untuk membahas pembiayaan.
3. Definisi resiko tinggi (risti) diharapkan agar tertuang dalam SK (beserta lampiran Tahubja).
4. Informasi secara lisan diperoleh bahwa ada jaminan untuk KB MOW dan MOP dari BPJS (perlu mengundang BPJS dalam pertemuan lanjutan untuk konfirmasi).
5. Memasukan kegiatan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dalam Tahubja pada beberapa OPD.
6. Demand creation pada OPD pendidikan: kurikulum diganti menjadi muatan lokal, agar ada muatan lokal terkait PUP dan Kespro remaja di sekolah. Namun utk SLTA tidak dicantumkan karena merupakan kewenangan provinsi.
7. Menurut Dinas Kesehatan: UKS di SLTA bisa dimasukan, karena telah ada program nasional dimana kesehatan sudah ada kerjasama langsung dengan sekolah. Namun terkait kebijakan secara teknis tetap harus melalui provinsi.
8. Demand creation dikerucutkan dalam bentuk kegiatan sehingga semakin detail dan tidak ada persepsi ganda.
9. Bappeda sebagai perencanaan dan penganggaran program.
10. Terkait jaminan pembiayaan yang sedang berproses di kabupaten Malang pada akseptor KB MKJP (IUD dan Implan) untuk umum ada klaim dari BKKBN. Untuk MOW yang menggunakan BPJS tetap dilayani dan MOW non BPJS tidak ditanggung.

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH.

Reportase 

Kegiatan Pendampingan Tim Teknis

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang

19-20 April 2018

Pendampingan tim teknis Kabupaten Malang pada pertemuan keempat ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan sebelumnya dengan pembahasan rencana kerja organisasi perangkat daerah. Bertempat di ruang rapat kantor Bappeda, pertemuan diselenggarakan selama dua hari terdiri atas hari pertama me-review proses penyusunan rencana kerja dan dilanjutkan pada hari kedua dengan mencoba melakukan sinkronisasikan rencana awal RKPD Dinas Kesehatan dan Dinas PPKB.

Gambar 1 Pendampingan Tim Teknis di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Malang

Melalui pertemuan bersama tim teknis ini tim PKMK FK UGM dapat mengawal proses penyusunan program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri di Kabupaten Malang. Keberadaan tim PKMK FK UGM dianggap dapat menjadi ‘wasit’ dalam pertemuan yang rutin diselenggarakan mengingat kedua organisasi perangkat daerah ini belum pernah melakukan penyusunan secara bersama untuk membahas Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang terintegrasi. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Program / kegiatan terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana sebenarnya telah ada dan prosesnya sudah berjalan, namun perlu ada penekanan lagi (SOP perlu dipertajam lagi).
2. Program pertemuan perencanaan integrasi Kesehatan Ibu dan KB dapat dipertajam di DPA masing-masing OPD yaitu pada akhir Desember.
3. Beberapa kegiatan yang diusulkan pada perancangan awal (ranwal) RKPD untuk diintegrasikan antara lain:
   1. Pelayanan pasca pemasangan alkon ‘masa kritis’
   2. Sosialisasi dan koordinasi PLKB dan Bidan Desa
   3. Pendataan dan pembinaan PUS beresiko tinggi
   4. Penyediaan sarana pelayanan alat / obat kontrasepsi
4. Dinas PPKB Kabupaten Malang memiliki program bernama Inacews untuk pendistribusian alat kotrasepsi, namun porgram ini masih belum ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sementara untuk rumah sakit distribusi alkon melalui pengadaan sendiri dengan pembiayaan dibebankan kepada pasien (jika lebih dari tarif)
5. Usulan untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk program Kesehatan Ibu dan KB yang terintegrasi
6. Terkait pembiayaan akan dibahas pada sesi khusus dengan melibatkan BPJS Kesehatan.

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH.

Reportase 

Kegiatan Pendampingan Tim Teknis

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang

23 Maret 2018

Melalui pertemuan rutin bersama tim teknis Kabupaten Malang, tim PKMK FK-KMK UGM kembali melakukan pendampingan dengan agenda pembahasan rencana kerja masing-masing organisasi perangkat daerah untuk melihat dan memantau usulan program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak termuat dalam rencana kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.

Gambar 1 Pendampingan di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Malang turut dihadiri oleh Tim Pusat

Pertemuan yang diselenggarakan di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Malang ini selain dihadiri oleh tim teknis Kabupaten Malang, juga dihadiri oleh tim pusat yang terdiri dari perwakilan Kementrian Kesehatan, BKKBN, UNFPA serta Bapenas. Pertemuan diawali dengan pemaparan oleh tim PKMK FK-KMK UGM yaitu Dwi Handono Sulistyo dengan menyampaikan pengantar terkait program Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak, dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi.

Gambar 2 Pemaparan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan

Pertemuan pendampingan yang ketiga ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Integrasi sebagai penguatan dalam menyiapkan akseptor
2. Beberapa program yang dimaksud dalam integrasi Kesehatan Ibu dan KB, sudah dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018/2019, dengan istilah yang ada di daerah yaitu nomor rekening
3. Terkait penyajian data untuk Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana, adanya sistem data yang berbeda berpengaruh terhadap monitoring evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah
4. Peran Bappeda sangat penting dalam hal memfasilitasi pelaksanaan integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana di daerah
5. Beberapa program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana bisa diadopsi dari buku pedoman Kemenkes berupa dokumen RAN Kesehatan Ibu dan dari BKKBN berupa dokumen RFP
6. Kendala yang dihadapi dalam integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ada karena perangkat daerah terkait belum duduk bersama untuk menyusun rencana program tersebut
7. Adanya kelompok kerja untuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dapat membantu perangkat daerah dalam penyusunan program secara bersama-sama
8. Salah satu yang menjadi bentuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana antar perangkat daerah pada aspek ketenagaan, dimana Dinas Kesehatan dapat menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB

Reporter : Yunita Sari Thirayo, MPH.