Reportase

Pelaksanaan Analisis Situasi Integrasi Perencanaan dan Penganggaran KIA dan KB Berbasis Hak di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

23-26 Oktober 2017

(Foto Bersama Tim PKMK FK UGM, Dinas Kesehatan, Tim Pendamping Lokal UNSRI)

Kabupaten Lahat terletak di Sumatera Selatan dengan batas-batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu dan kota Pagar Alam, sebelah timur dengan Kabupaten Muara Enim, dan sebelah utara dengan Kabupaten Muara Enim dan Empat Lawang. Sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang cukup tinggi, masalah kependudukan yang dihadapi antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk yang tidak merata. Hal ini menjadi salah satu masalah karena pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi dilema bagi pemerintah daerah Kabupaten Lahat yang mana jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika penduduk memiliki kualitas hidup rendah.

Pelaksanaan analisis situasi (ansit) dalam rangka kegiatan integrasi program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) berbasis hak di Kabupaten Lahat mendapat sambutan baik dari pemerintah setempat yang diwakili oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dalam kesempatan penerimaan kedatangan tim PKMK FK UGM, Taufik Mariansyah Putra SKM., MM selaku kepala bidang kesehatan keluarga Dinas Kesehatan Kabuapten Lahat didampingi Agustia Ningsih, SKM., MM mewakili pemda Lahat menjelaskan bahwa untuk menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan dan dalam menangani permasalahan penduduk. Pemerintah masih mengalami kendala untuk mengendalikan aspek lain yang secara tidak langsung mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Lahat. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target peserta KB yang masih fluktuatif setiap tahunnya. Dengan adanya kegiatan integrasi KIA dan KB berbasis hak tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut sehingga program KB benar-benar bermanfaat untuk pembangunan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Lahat.

Analisis situasi dilakukan pada 23 hingga26 Oktober 2017 oleh tim PKMK FK UGM yang diwakili oleh Perigrinus Sebong, MPH dan Yunita Tirayo MPH bersama perwakilan Universitas Sriwijaya (Palembang) Dodi Iskandar, S.Kep., Ners dan Fitri Yulianti, SKM selaku fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Tujuan analisis situasi untuk mendapatkan data dan informasi yang valid tentang pelaksanaan upaya pelayanan KIA dan KB sehingga mampu memperkuat proses perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang terintegrasi melalui pengembangan kapasitas dan advokasi yang sistematis yang akan dilaksanakan pada  2018 mendatang. Ruang lingkup analisis situasi mencakup lima aspek yaitu upaya peningkatan layanan KB dan KIA; penguatan advokasi dan KIE; pembinaan kesehatan remaja; pembangunan keluarga dan penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dari berbagai perspektif, maka tim ansit melakukan pemetaan informan berdasarkan peran dan tugas dalam program KIA dan KB. Informan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu unit manajemen; unit pelayanan dan unit rumah tangga. Informan yang berhasil ditemui tim ansit berjumlah 27 orang yang berasal dari perwakilan tiga kelompok informan yang telah ditentukan.

1. Analisis Situasi Level Unit Manajemen

(Penerimaan Tim Ansit dan Assessment Awal di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat)

Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (kespro) yang bermutu bertujuan untuk meningkatkan angka kesehatan ibu dan anak  dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Untuk itu, maka peran manajemen baik itu lembaga atau SKPD terkait maupun lintas sektor sangat besar. Pelaksanaan analisis situasi pada unit manajemen mencakup wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dengan sasaran Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, BPJS, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pembangunan Masyarakat Desa, Dinas Sosial.

(FGD dan Wawancara Bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lahat)

Hasil analisis menemukan bahwa program upaya peningkatan pelayanan KB masih berorientasi pada kegiatan masing-masing instansi, penguatan advokasi dan KIA masih perlu dikoordinasikan dengan baik; pembinaan remaja belum berorientasi pada efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya program integrasi KIA dan KB berbasis hak diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan pembangunan keluarga dengan memaksimalkan sinergi lintas sektor yang ada dalam kegiatan kampung KB; integrasi diharapkan bisa memberi ruang untuk peran serta tokoh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

2. Analisis Situasi Level Unit Layanan

Unit pelayanan memiliki peranan penting dalam pelayanan KB dan KIA. Unit pelayanan yang dikunjungi tim ansit meliputi RSUD Kabupaten Lahat, Puskesmas Kota Agung, Puskesmas Perumnas, Bidan Praktik Swasta, PKK dan UPTD KB/KR Kecamatan Kota Lahat.

(Pengumpulan Data dan FGD Bersama Manajemen PKM Kota Agung dan Masyarakat)

Hasil ansit menemukan bahwa sudah terdapat koordinasi antara PLKB di level kecamatan dan desa dengan petugas di fasyankes ketika melakukan layanan KB; koordinasi yang dilakukan berupa rumusan jadwal kegiatan bersama, penyediaan alat kontrasepsi, lokasi pelayanan KB, sasaran dan jumlah SDM kesehatan yang mampu memberikan layanan KB. Namun beberapa kendala dihadapi adalah: kompetensi tenaga yang belum mumpuni; eberpihakan lintas sektor yang terlibat dalam layanan KB belum satu visi, sehingga hanya sebatas partisipatif, dan pelaksanaan kegiatan lintas sector belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan manfaat program.

Dengan adanya kegiatan integrasi  pada  2018 mendatang, diharapkan integrasi harus mencakup aspek inputs, proses dan outputs serta outcomes sehingga sangat diperlukan perencanaan dan penganggaran secara bersama antara KB dan KIA. Dengan demikian unit pelayanan bisa  dilibatkan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan.

3. Analisis Situasi Level Rumah Tangga Peserta KB

Selain manajemen dan unit pelayanan, rumah tangga atau peserta KB juga memiliki peran penting dalam menyukseskan upaya KIA dan KB di daerah. Partisipasi rumah tangga sebagai peserta KB menjadi salah satu indikator keberhasilan pengendalian penduduk di Kabupaten Lahat. Untuk mengetahui sisi demand dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang sudah berjalan, maka tim ansit mengunjungi rumah tangga yang memiliki peserta KB. Dari hasil kunjungan diperoleh informasi bahwa rumah tangga menilai informasi KB yang diberikan pada saat pemeriksaan kehamilan sudah cukup membantu untuk meningkatkan engetahuan serta partisipasi mengikuti program KB. Untuk pemilihan metode KB, calon akseptor diberikan inform consent untuk menjamin hak calon aseptor KB.

Selain melakukan wawancara dan FGD, tim ansit juga mengumpulkan data pendukung seperti Peraturan Bupati Kabupaten Lahat tentang  Kampung KB 2016, 2017; Laporan kegiatan kampung KB 2017; Profil hasil pendataan keluarga tahun 2015; Renstra PKB dan PK Kabupaten Lahat; Renstra Dinkes 2014-2018; Data penganggaran KIA KB 2016, 2017; RPJMD Kabupaten Lahat.

Penulis

Perigrinus Sebong, MPH

Reportase

Workshop Pre Forum Nasional JKKI 2017

Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Selasa, 24 Oktober 2017

Upaya untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dengan rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/kota telah lama dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pada perencanaan pembangunan nasional sub bidang kesehatan dan gizi masyarakat telah dihasilkan suatu Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN. Terbitnya Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menjadi momentum dan payung hukum untuk mendukung terselenggaranya sinkronisasi RPJMD-RPJMN.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 24 Oktober 2017 di University Club (UC) Hotel, UGM. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai kaitan antara RPJMN 2012-2019 dan kebijakan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, emberikan pemahaman mengenai konsep dan pola pikir sinkronisasi RPJMD dan RPJMN, dan mensimulasikan tahap-tahap dalam sinkronisasi RPJMD dan RPJMN.

Workshop diawali dengan pengantar secara umum mengenai sinkronisasi oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes. Dalam penyampaiannya Dr. dr. Dwi Handono menyampaikan sinkronisasi ini dikembangkan sejak 2016, diawali dengan penyusunan modul sinkronisasi dan tahun (2017) ini dilanjutkan dengan adanya uji coba pendampingan di 3 daerah yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Provinsi D. I. Yogyakarta. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang didukung dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kegiatan sinkronisasi ini juga merupakan kerja sama antara Bappenas khususnya direktorat subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dengan Tim PKMK FK UGM.

Gambar 1. Penyampaian materi oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes

Workshop dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi tentang konsep dan pola pikir sinkronisasi RPJMD-RPJMN yang dibawakan oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes. Dalam pemaparan materi disampaikan bahwa dalam era desentralisasi ini banyak ditemukan bahwa ada beberapa daerah kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD tidak selaras dengan RPJMD Provinsi, juga ditemukan tidak selaras dengan RPJMN. Seharusnya apa yang tercantum dalam RPJMN diharapkan dapat di jabarkan dalam RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten/kota, agar apa yang menjadi rencana atau kebijakan pemerintah pusat dapat sinkron dengan daerah. Sehingga dengan demikian adanya upaya bagaimana untuk mensinkronkan antara RPJMN dan RPJMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan adanya SEB yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menjadi payung hukum dalam rangka mendukung terselenggaranya sinkronisasi RPJMD-RPJMN. SEB merupakan petunjuk pelaksanaan penyelarasan untuk sepuluh sektor dalam RPJMD. Khusus sub bidang kesehatan dan gizi masyarakat ada modul khusus untuk sinkronisasi dengan penjabaran secara spesifik. Sehingga, dengan adanya modul sinkronisasi ini dapat membantu sektor kesehatan dalam menjabarkan apa yang ada di SEB.

Sesi kedua yaitu membahas dan mensimulasikan mengenai Sinkronisasi Isu Strategis, Sasaran, Target, Arah Kebijakan, dan Strategi dibawakan oleh Budi Eko Siswoyo, SKM., MPH. Dalam sesi kedua ini peserta dibagi dalam 4 kelompok kecil. Setelah mendapat penjelasan dari fasilitator peserta di masing-masing kelompok mensimulasikan sinkronisasi Isu Strategis, Sasaran, Target, Arah Kebijakan, dan Strategi pada lembar kerja yang telah disediakan, dan dalam pengisian lembar kerja ini setiap kelompok didampingi oleh satu fasilitator dari Tim PKMK FK UGM. Sesi selanjutnya yaitu membahas dan mensimulasikan mengenai Sinkronisasi Program, Kegiatan, Kerangka Pendanaan dan Indikasi Lokasi di bawakan oleh M. Faozi Kurniawan, SE. Ak, MPH. Seperti sesi kedua, dalam sesi ketiga juga peserta meneruskan pengisian lembar kerja sinkronisasi Program, Kegiatan, Kerangka Pendanaan dan Indikasi Lokasi.

Gambar 2. Suasana diskusi

Dalam pelaksanaan workshop setelah sesi I – sesi III selesai, diberikan kesempatan kepada 2 daerah yang sementara didampingi oleh Tim PKMK FK UGM sebagai daerah uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMD – RPJMN yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta untuk menyampaikan hasil sinkronisasi dan bagaimana pengalaman yang dialami dalam pelaksanaan proses sinkronisasi oleh masing-masing tim sinkronisasi Kabupaten Kulon Progo maupun Kota Yogyakarta.

Kegiatan workshop ditutup dengan penyampaian mengenai rencana tindak lanjut dari kegiatan sinkronisasi RPJMD-RPJMN. Tim PKMK FK UGM akan melanjutkan pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN di provinsi D. I. Yogyakarta, selanjutnya setelah kegiatan sinkronisasi di 3 daerah yang dijadikan sebagai daerah uji coba pendampingan selesai akan ada laporan mengenai hasil pendampingan, selanjutnya revisi dan pembahasan revisi modul sinkronisasi, finalisasi revisi modul, cetak dan upload modul sinkronisasi, dan akan di promosikan untuk 171 daerah yang akan melaksanakan Pemilukada pada 2018. Dengan harapan, dengan adanya modul sinkronisasi ini dapat menjadi sebuah tools  untuk membantu daerah-daerah lainnya dalam upaya pelaksanaan sinkronisasi RPJMN – RPJMD. Agar ke depannya segala sesuatu yang menjadi kebijakan di tingkat pusat dapat juga dilaksanakan di tingkat daerah.

Reportase

Sosialisasi dan Workshop Kedua

Pembahasan Draft Dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan

Kabupaten Bengkayang

Rabu 19 Oktober 2017

            Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa sangat diperlukan peran serta rekan-rekan di Kabupaten Bengkayang. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang juga diharapkan mampu menyesuaikan dengan kondisi setempat di Kabupaten Bengkayang.

            Agar dapat menghasilkan dokumen yang diharapkan, maka dilakukan sosialiasi dan workshop kedua untuk penyempurnaan dokumen. Kegiatan sosialiasi dan workshop pertama-tama dilakukan pembukaan dengan sambutan dari Kepala Bappeda (Drs. Pinus Samsuddin, M. Si), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang (Drs. Stefanus Salikin, M. Si)  dan Ir. Supriadi selaku Asisten II Kabupaten Bengkayang.

            Beberapa hal yang disampaikan pada sambutan pembukaan yaitu

• Kepala Bappeda meminta untuk saling berkoordinasi antar institusi lain agar dapat melaksanakan kegiatan pada dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K).
• Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan untuk berfokus pada gerakan masyarakat sehat pada 12 indikator, penyakit infeksi menular, meningkatkan pengelolaan penggunaan narkoba, dan meningkatkan integrasi antar sektor.
• Informasi terkait perencanaan untuk menganggarkan minimal 10% APBD untuk Dinas Kesehatan.

Setelah acara pembukaan dan sambutan, kegiatan sosialisasi dan workshop kedua kemudian dilanjutkan dengan pemaparan draft dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) oleh DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes.

Gambar 1. Pembukaan dan Sambutan oleh Drs. Pinus Samsuddin, M. Si (Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang), Drs. Stefanus Salikin, M. Si (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang) dan Ir. Supriadi (Asisten II Kabupaten Bengkayang)

            Pemaparan draft dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) oleh DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes berisi tentang:

• Sistematikan dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari 5 Bab yaitu pendahuluan, pencapaian, permasalahan, dan tantangan pembagunan kesehatan, arah kebijakan rencana aksi daerah serta pemantauan dan evaluasi.
• Penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada empat pilar yaitu pilar penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan daerah.
• Target pada program dan kegiatan masih memerlukan diskusi untuk menetapkan target yang diharapkan. Beberapa target telah terisi yang sinkronkan dengan target pada SDGs, RPJMN, RPJMD dan Renstra Kabupaten Bengkayang.

Gambar 2. Pemaparan Draft Rencana Aksi Daerah Kesehatan Kabupaten Bengkayang oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes

            Setelah pemamaparan terkait draft dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) oleh DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes selesai, kemudian dilanjutkan dengan diskusi terpimpin yang melibatkan seluruh peserta workshop dalam rangka menjaring informasi untuk penyempurnaan dokumen yang dipimpin oleh Drs. Sutjipto, M. Kes.

            Adapun informasi yang diperoleh dari workshop dengan metode diskusi terpimpin yang telah dilaksanakan yaitu:

• Anggaran minimal 10% dari APBD tidak termasuk untuk gaji pegawai dan anggaran bisa lebih dari 10% jika anggaran masih tersedia dan kegiatan penting untuk dilaksanakan
• Puskesmas masih kesulitan melakukan upaya UKP dan UKM dengan maksimal, masih diperlukan kemampuan pengelolaan manajerial untuk mengefisiensikan seluruh sumber daya utamanya sumber daya manusia. Tujuannya agar puskesmas tidak melupakan fokus utama pelayanannya untuk promotive dan pereventif.
• Masih diperlukan pemahaman tentang kompetensi tenaga kesehatan seperti yang tercantum dalam Permenkes No. 18 Tahun 2017 yang membedakan kompetensi menjadi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan tenaga kesehatan.
• Klinik Pratama Swasta siap mendukung kegiatan yang telah direncanakan terutama untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, cakupan ASI ekslusif dan pelaksanaan PONED.
• Peningkatan sistem informasi kesehatan terutama dalam upaya monitoring dan evaluasi.
• Pengelolaan pelayanan untuk penyakit menular seperti hepatitis B, TBC, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Gambar 3. Foto bersama dengan peserta workshop yang dihadiri oleh Tim Konsultan PKMK FK UGM, Kepala Dinas Keesehatan Kabupaten Bengkayang, Staf Bappeda, Staf Dinas Kesehatan dan KB, Staf BPKAD,  Perwakilan Klinik Pratama, Perwakilan Perguruan Tinggi, dan Perwakilan Puskemas.

            Sosialisasi dan workshop berlangsung dari pukul 08.00 sampai 12.00. Informasi yang diperoleh dalam kegiatan ini akan digunakan untuk melengkapi dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K). Tim Konsultan menyampaikan terima kasih atas parstisipasi aktif seluruh peserta workshop yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Staf Bappeda, Staf Dinas Kesehatan dan KB, Staf BPKAD,  Perwakilan Klinik Pratama, Perwakilan Perguruan Tinggi, dan Perwakilan Puskemas Lumar, Puskesmas Sanggoledo, Puskesmas Bengkayang, Puskesmas Sui Betung, Puskesmas teriak, Puskemas lembah Bawang dan Direktur Rumah Sakit.

            Acara terakhir dalam kegiatan sosialisasi dan workshop kedua ini kemudian ditutup oleh Kepala Dinas Keseahatan dan berfoto bersama dengan seluruh peserta workshop.

Reporter: Anida alvina SKM, MPH

Reportase

Koordinasi Tim Konsultan PKMK FK UGM dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang

Rabu 18 Oktober 2017

Dalam rangka penyempurnaan dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang  yang telah disusun berdasarkan pertemuan dan workshop awal pada 22 Agustus 2017, Tim Konsultan PKMK FK UGM kembalii melakukan kunjungan kedua dengan agenda hari pertama yaitu koordinasi dan diskusi. Koordinasi dan diskusi ini merupakan upaya Tim Konsultan PKMK FK UGM untuk menjelaskan perkembangan draft dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang sekaligus menjaring isu-isu terbaru yang dapat mendukung penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang.

Koordinasi dan diskusi dilakukan di kantor Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang yang dihadiri oleh  Tim Konsultan PKMK FK UGM, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang, (Drs. Pinus Samsuddin), M. Si, Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (Fransiskus Sisko, S.Hut) serta Kepala Sub Bidang Sosial Budaya (Antonius Yewin, SP). Tim Konsultan PKMK FK UGM menjelaskan bahwa harapan tim terhadap dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang bukan hanya menjadi dokumen semata melainkan juga dapat digunakan sebagaimana tujuan awal penyusunan dokumen tersebut.

Dalam Koordinasi dan diskusi tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang (Drs. Pinus Samsuddin) menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang agar dapat digunakan sebagai acuan kerja di bidang kesehatan.

Gambar 1. Koordinasi dan Diskusi dengan Bappeda Kabupaten Bengkayang

Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang Bapak Drs. Pinus Samsuddin juga menyatakan bahwa Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang akan turut mengawal untuk membantu pelaksanaan kerja yang sesuai dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan. Adapun isu-isu terbaru yang disampaikan dalam diskusi oleh  Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang yaitu berfokus pada program-program dan kegiatan yang bersifat operasional sehingga dapat dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan.

Gambar 2. Koordinasi dan Diskusi dengan Kepala Bappeda, Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan serta Kepala Sub Bidang Sosial Budaya.

Dalam koordinasi dan diskusi yang dilakukan di Kantor Bappeda, ada beberapa hal penting yang disampaikan dan diharapkan dapat tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang yaitu:

1. Upaya kerjasama dengan PMI
2. Pengaturan terkait manajemen puskesmas, terutama mendorong puskemas untuk memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik kewilayahannya
3. Upaya menggiatkan pegawai puskesmas, agar dapat bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tugas kerjanya dan kompetensinya.

Koordinasi dan diksusi juga dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Diskusi diikuti oleh Kepala Dinas Kabupaten Bengkayang (Drs. Stefanus Salikin, M. Si). Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang akan membantu dinas kesehatan dan pelaksana di bidang kesehatan dalam bekerja.

Gambar 3. Koordinasi dan Diskusi dengan Kepala Dinas Kabupaten Bengkayang

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang juga memberikan beberapa isu-isu terkini mengenai kondisi di bidang kesehatan Kabupaten Bengkayang. Hal-hal yang diungkapkan yaitu:

1. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia
2. Pendistribusian dan pemerataan tenaga kesehatan
3. Telah dilakukan penambahan tenaga kesehatan dengan rencana kuota sebesar 200 tenaga
4. Perlunya penganggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi agar dinas kesehatan dapat melaksanakan perannya dengan baik
5. Berfokus pada pelayanan penyakit diare, rabies, kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih.

Hasil koordinasi dan diskusi dengan Kepala Bappenas dan Kepala Dinas Kesehatan menjadi bahan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang. Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes selaku Ketua Tim PKMK FK UGM selalu mengingatkan  bahwa dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang sangat memerlukan peran serta dari rekan-rekan di Kabupaten Bengkayang karena perlu menyesuaikan dengan kondisi setempat di Kabupaten Bengkayang.

Reporter: Anida alvina SKM, MPH