Reportase Workshop Hasil Assessment SKP Riau

27 – 29 September 2017

Kunjungan kali ini diisi kali ini dengan workshop mengenai hasil assessment dan pokok pokok naskah akademis. Workshop ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan hasil assessment yang berimplikasi pada pokok naskah akademis dan menyepakati hal yang akan dimasukkan dalam naskah akademis Sistem Kesehatan provinsi Riau.

Pada 27 – 28 September 2017, Tim PKMK FK UGM yang diketuai oleh DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes melakukan konsolidasi kegiatan workshop dan mengkonfirmasi kehadiran peserta yang akan hadir pada workshop kali ini bersama dengan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau.  Jumat 29 September 2017, workshop yang dihadiri oleh 46 instansi yang terkait dengan pembangunan kesehatan di provinsi  Riau. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan Provinsi, BAPPEDA provinsi Riau, BPJS provinsi Riau, Direktur RSUD, Direktur RS Swasta, Dinas Kesehatan di Kabupaten, FK UNRI, dan Organisasi Profesi. Kegiatan workshop dimulai dengan pengantar dari Prof. dr. Laksono. Trisnantoro, M.Sc., PhD. Dalam pengantarnya, Prof. Laksono menyatakan bahwa Riau memiliki potensi sumber daya yang dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, kemudian mutu pelayanan kesehatan di Riau perlu ditingkatkan dan diperhatikan karena Riau berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Selain itu, Riau perlu memikirkan strategi dalam pencapaian target bekerja sama dengan BPJS. Diharapkan dari penyampaian hasil assessment ini dapat digunakan sebagai acuan pokok naskah akademis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. Kemudian Provinsi Riau perlu memperhatikan sistem rujukan provinsi, karena Provinsi Riau menjadi salah satu lokasi  uji coba untuk RS Rujukan oleh Kementrian Kesehatan. Dua provinsi lainnya yang menjadi daerah uji coba yaitu Maluku dan Aceh.

Gambar 1. Pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD

Kegiatan selanjutnya yaitu pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dra. Mimi Yuliani Nazir, Apt., MM yang berharap bahwa SKP ini dapat dijadikan payung hukum dan ada masukan dan dukungan dari semua stakeholder di provinsi Riau agar Sistem Kesehatan Provinsi Riau dapat terselesaikan sehingga pembangunan kesehatan di Provinsi Riau dapat terarah dan berjalan dengan lebih baik.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil assessment oleh DR. dr. Dwi Handono, M.Kes yang disampaikan dengan pemaparan awal mengenai indikator dari perspektif sistem kesehatan yaitu derajat kesehatan, jaminan pembiayaan dan kepuasan masyarakat yang belum optimal.  Selanjutnya hasil dipaparkan per subsistem sebagai pokok pokok naskah akademis diantaranya subsistem upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dari pemaparan hasil tersebut disampaikan bahwa terdapat isu-isu penting yang perlu diperhatikan yang dapat berimplikasi terhadap pokok-pokok naskah akademis.

Gambar 2 Penyampaian Hasil Assessment oleh DR. dr. Dwi Handono., M.Kes

Selanjutnya dalam membahas isu-isu dalam pokok-pokok naskah akademis, kegiatan ini dipimpin oleh Drs. Tudiono, M.Kes. Pada kesempatan kali ini Drs. Tudiono menyampaikan 5 isu penting yang perlu diperhatikan dan disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Riau. Isu yang pertama dibahas  mengenai puskesmas melayani selama 24 jam, hal ini merupakan satu isu yang berkaitan dengan pemberian upaya kesehatan secara maksimal oleh tenaga kesehatan, banyak masukan terhadap isu ini seperti dari Direktur RSUD Tembilahan, perwakilan FK UNRI, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kab. Kampar, dan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Dumai, diskusi memutuskan bahwa puskesmas 24 jam ini disepakati dan dapat dimasukkan ke dalam SKP Riau sebagai isu yang penting. Namun dalam isu pertama ini diperlukan komitmen dari pihak provinsi dalam persiapan sumber daya dan dukungan dalam implementasi.

Isu kedua yaitu mengenai RS untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)  dan kesehatan ibu anak (KIA). Hal ini juga menjadi isu penting mengingat banyaknya ODGJ yang tertumpuk di satu RSJ saja, sedangkan jumlah ODGJ di Provinsi Riau masih terus meningkat. Isu ini pun disepakati dan distujui untuk dimasukkan ke dalam SKP Riau. Isu ketiga yang dibahas adalah kerja sama RS Swasta dengan BPJS, isu ini juga menjadi sangat penting mengingat banyaknya RS swasta yang ada di Provinsi Riau dan perlunya dukungan pihak swasta dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Riau. Hal ini belum disepakati karena hanya ada satu rumah sakit swasta yang hadir dalam kegiatan ini sehingga tidak ada pandangan lain jika hanya mendiskusikan dengan sedikit pihak.

Gambar 3 Diskusi Hasil Assessment dipimpin oleh Drs. Tudiono, M.Kes

Selanjutnya isu keempat yaitu pengelolaan upaya kesehatan masyarakat dengan baik dan diadakannya Balai Kesehatan Masyarakat, dalam diskusi isu keempat ini ada banyak sudut pandang yang disampaikan oleh beberapa stakeholder dan banyak stakeholder yang sepakat dengan perbaikan pengelolaan upaya kesehatan masyarakat yang lebih maksimal namun kurang setuju dengan pembentukan adanya balai kesehatan masyarakat, yang salah satunya disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dr. Ruswaldi Munir, SpKO yang menyampaikan bahwa lebih baik mengoptimalkan yang telah ada dibandingkan dengan pembentukan balai yang baru karena jika pembentukan balai ini disepakati akan membuat banyak variabel bagi UPT terkait. Hal ini dimaksudkan dengan memaksimalkan 12 program Indonesia Sehat yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Setelah banyak masukan dari banyak stakeholder disepakati bahwa isu keempat ini baik dimasukkan ke dalam SKP Riau namun tidak dengan pembentukan balai kesehatan masyarakat.

Selanjutnya isu kelima adalah global budget untuk semua rumah sakit. Dalam isu ini hal yang perlu diperhatikan adalah kendali mutu dan kendali biaya. Direktur RSUD Arifin Achmad, dr. Nuzelly sepakat dengan isu ini karena dengan adanya global budget rumah sakit dapat mengelola keuangan sesuai dengan kondisi rumah sakit. Setelah selesai menyepakati semua isu tersebut, kegiatan ditutup dan semua peserta dapat melakukan shalat jumat dan makan siang yang telah disediakan.

Penulis : Nurrul Ainy

Reportase

Pengumpulaan Data di Dumai dalam Rangka Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi Riau

7-10 Agustus 2017

Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM (PKMK FK UGM) bekerja sama untuk menyusun naskah akademis tentang Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau. Berdasarkan perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 tantangan besar yaitu belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga. Dari perspektif sistem kesehatan, adanya 3 masalah tersebut mengindikasikan belum optimalnya penataan sistem kesehatan di Provinsi Riau. Sebagai langkah awal penyusunan Naskah Akademis SKP Riau, perlu dilakukan penilaian untuk mengidentifikasi permasalahan dalam SKP Riau, sekaligus mengidentifikasi harapan para pemangku kepentingan kabupaten maupun kota di wilayah Provinsi Riau dalam penguatan SKP Riau. Kota Dumai, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan empat kabupaten dan kota yang dipilih untuk menjadi sampel pengumpulan data. Tim PKMK FK UGM menugaskan 4 orang surveyor dalam pengumpulan data, diantaranya adalah Perigrinus H Sebong, MPH yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Damaris Pura Tanya, MPH di Kabupaten Kampar, Aprilia Grace Maay, MPH di Kabupaten Indragiri Hilir, dan Ahmad Yani Noor, M.H.Kes di Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dengan letak geografis sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir. Kota Dumai merupakan salah satu kota yang maju di Provinsi Riau terutama di industri minyak. Selama proses pengambilan data di Kota Dumai, tim surveyor PKMK FK UGM dibantu oleh staf Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Dumai Romauli Tambunan, S.KM, M.Si. Proses pengambilan data berlangsung selama 4 hari (7-10 Agustus 2017) dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam kepada responden.

Gambar 1.1 Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Dumai

Hari pertama, 7 Agustus 2017 pengambilan data dimulai dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai yang diwakili oleh Sekretaris drg. Hermiyati, kemudian pengambilan data dilanjutkan dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan SDM Bapeda M. Paizal, S.Pi , M.Sc. dilanjutkan dengan Anggota DPRD Kota Dumai Komisi III Supriyanto, S.Kep., Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Elvi Sahara dan Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia wilayah Kota Dumai dr. M. Hafidz Permana. Lokasi yang saling berdekatan antara Bapeda, Dinas Kesehatan, dan DPRD di Kota Dumai memudahkan proses wawancara di hari pertama.

Gambar 1.2 Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Hari Kedua, 8 Agustus 2017 pengambilan data dimulai dengan Direktur RSUD Kota Dumai dr. H Syaiful, kemudian pengambilan data dilanjutkan dengan Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset Dinas Sosial Kota Dumai, dilanjutkan dengan Kepala Cabang BPJS Kota Dumai Adi Siswadi dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Rahmayani, SKM. Terdapat perbedaan data PBI BPJS yang dimiliki antara Dinas Sosial, BPJS dan Kementerian Sosial. Sudah ada koordinasi antara BPJS Kesehatan Kota Dumai dengan Dinas Sosial dalam menangani perbedaan data PBI di Kota Dumai.

Gambar 1.3 Wawancara dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Dumai

Hari Ketiga, 9 Agustus 2017 pengambilan data dimulai dengan Kepala Puskesmas Sungai Sembilan dr. Eka Viora Effendi yang merupakan puskesmas terjauh di Kota Dumai, kemudian pengambilan data dilanjutkan dengan Kepala Puskesmas Kota Dumai dr. Hidayatsyah, dilanjutkan dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Maini Asna, S.KM, dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Dumai Kesi Rusmayani, S.KM.

Hari Keempat, 10 Agustus 2017 pengambilan data dilakukan kepada Direktur Rumah Sakit Pertamina dr. Ign Irwin P, M.MH., dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Dumai Nurbaiti S.KM, M.Si.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, secara umum permasalahan kesehatan yang terjadi di kota Dumai adalah distribusi SDM kesehatan yang kurang merata, warga kota Dumai kesulitan dalam mendapatkan air bersih, banyaknya pendatang dari luar kota yang tidak mengurus jaminan kesehatannya, dan siklus sistem kontrak kerja yang singkat di perindustrian kota Dumai yang membuat data PBI BPJS sering berubah.

Reporter: Ahmad Yani Noor M.H.Kes.

Reportase

Pendampingan Akreditasi Puskesmas

Kabupaten Malaka

5 – 8 September  2017

Persiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Malaka terus berlanjut, dimulai dengan asessment awal dilanjutkan dengan kaji banding, sosialisasi dan penggalangan komitmen, workshop, pendampingan dan penilaian awal (self asessment_SA) dan pendampingan lanjutan. Rangkaian kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo DIY dan 7 Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo sebagai sister Dinkes dan sister Puskesmas, Dinas Kesehatan  dan 17 Puskesmas di Kabupaten Malaka NTT, Tim Pendamping dari Dinkes NTT dan PKMK FK UGM. 

Sebagai implementasi RTL dari pendampingan dan SA Juli – Agustus 2017, kali ini Tim Pendamping dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT terdiri dari dr. Xaverius Seikka, Dr.dr. Hironimus H. Fernandez, MPH, dan Drs. Agustinus Bebok pada 5 – 8 September 2017 melakukan pendampingan pada 10 puskesmas di Malaka yakni Puskesmas Betun, Puskesmas Besikama, Puskesmas Weoe, Puskesmas Sarina, Puskesmas Namfalus, Puskesmas Weliman, Puskesmas Fahiluka, Puskesmas Wekmidar, Puskesmas Kaputu dan Puskesmas Tuna Besi.

Menurut Ketua Tim dr. Xaverius Seikka rencananya kegiatan pendampingan ini dilakukan  ke 17 puskesmas namun karena keterbatasan waktu maka hanya 10 puskesmas saja yang bisa dijangkau, satu puskesmas per hari dengan satu orang pendamping dari Dinkes Provinsi NTT dan satu orang pendamping dari Dinkes Kabupaten Malaka. Semangat petugas puskesmas pasca pendampingan dan SA Juli hingga Agustus kemarin sedikit menurun karena kesibukan dalam mempersiapkan perayaan HUT RI ke-72 namun saat mereka mendapat informasi bahwa akan ada pendampingan dari Dinkes Provinsi NTT maka semangat mereka mulai membara lagi.

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan metode wawancara, pengecekan dokumen masing-masing pokja (I, II dan III), dan pengaturan tata graha. Capaian nilai sementara dari pendampingan ini dirata-ratakan untuk ke-10 puskesmas adalah : 1) Pokja 1 sekitar 40%, 2) Pokja II sekitar 20-40% dan 3) Pokja III sekitar 60%. Dokumen masih banyak dalam bentuk file dan belum diedit dan di-print. Menurut dr. Seikka jika seluruh dokumen yang masih dalam bentuk file diedit dan di-print maka akan meningkatkan nilainya.

Terdapat empat puskesmas yang dinilai siap maju untuk penilaian akreditasi tahun ini (2017) yakni Puskesmas Betun, Puskesmas Besikama, Puskesmas Weoe dan Puskesmas Sarina. Keempat puskesmas ini dinilai dokumennya sudah cukup baik untuk maju peniaian akreditasi, namun tergantung hasil penilaian pra survei oleh tim penilai dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, jika nilainya di atas 80% maka tim penilai Dinkes Provinsi NTT akan mengajukan ke Pusat (Badan Akreditasi Nasional) untuk dilakukan Survey Akreditasi.

Kegiatan pendampingan oleh Tim Pendamping Dinkes Prov. NTT Drs. Agustinus Bebok di Puskesmas Tunabesi.

Kegiatan pendampingan oleh Tim Pendamping Dinkes Prov. NTT Dr. dr. Hironimus H. Fernandez, MPH di Puskesmas Weliman.

Menurut dr. Seikka bahwa berdasarkan perencanaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Puskesmas yang dipersiapkan untuk diakreditasi tahun ini adalah Puskesmas Betun, Puskesmas Tunabesi, Puskesmas Weoe dan Puskesmas Namfalus. Namun dari hasil pendampingan ini ditemukan Puskesmas Namfalus dinilai belum terlalu siap, malah yang lebih siap adalah Puskesmas Sarina sehingga mereka mengusulkan Puskesmas Sarina untuk maju akreditasi tahun ini.

Reporter  : Ahmad M. Kasim

Monitoring Persiapan Akreditasi Puskesmas Wekmidar Oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Proses akreditasi yang masih berjalan di Puskesmas Wekmidar terus mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya jajaran pemerintah di Kabupaten Malaka saja yang mengawasi, melainkan juga dari tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah provinsi NTT ditunjukkan dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT ke Puskesmas Wekmidar.

Pada 7 September 2017, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT yaitu Hironimus Fernandes , dan didampingi oleh perwakilan dinkes Kab. Malaka melakukan kunjungan monitoring ke Puskesmas Wekmidar. Kunjungan ini dilakukan tanpa sepengetahuan anggota puskesmas sehingga pihak Dinkes Provinsi dapat melihat kondisi nyata di puskesmas. Selain itu juga dapat menggambarkan sejauh mana proses persiapan akreditasi Puskesmas Wekmidar yang rencananya akan dilakukan pada 2018.

Setibanya di Puskesmas Wekmidar, rombongan perwakilan Dinkes Provinsi NTT dan perwakilan Dinkes Kab. Malaka langsung melakukan pemeriksaan tata graha. Rombongan tiba di Puskesmas Wekmidar pada siang hari dan disambut oleh Kepala Puskesmas beserta staf lainnya. Penjelasan kondisi tata graha dilakukan oleh dr. Dewi selaku Ketua tim mutu akreditasi serta oleh Bp. Blasius Bria NAHAK, skm selaku Kepala Puskesmas. Menurut Hiro, selaku perwakilan Dinkes Provinsi NTT, kondisi fisik Puskesmas Wekmidar terlihat bersih. Apalagi jika dibandingkan dengan 2 puskesmas lain yang telah sebelumnya ia kunjungi.

Pada kunjungan ini, Hiro juga melakukan pemeriksaan kesiapan dokumen akreditasi. Pemeriksaan kesiapan dokumen ini dilakukan sebagai  follow up penilaian self-assessment 1 yang telah dilakukan oleh “sister” puskesmasnya. Masing-masing pokja diminta untuk menjelaskan dokumen yang telah ada serta menjelaskan progress dari kunjungan terdahulu. Setelah presentasi kesiapan dokumen, Hiro menyampaikan bahwa masih dibutuhkan pelengkapan beberapa dokumen. Selain itu, Hiro juga memberikan motivasi kepada seluruh staf puskesmas agar lebih semangat dalam mempersiapkan dokumen. Walaupun wajar ditemukan bahwa dalam proses persiapan akreditasi ada masa dimana semangat staf “naik-turun”, tetapi Hiro percaya bahwa Kepala Puskesmas Wekmidar beserta Ketua Tim Mutu Akreditasi bisa memberikan dorongan kepada staf puskesmas yang lain.

Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan foto bersama di depan puskesmas.

Reporter: Utsamani Cintyamena, MPH

Reportase

Pendampingan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

di Puskemas Fahiluka Kabupaten Malaka

Kamis, 7 September 2017

Berdasarkan informasi Kepala Puskesmas Fahiluka, Vensensia Hoar Seran, A.Md. Kep., Kamis 7 Sepetember 2017, dilaksanakan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi oleh dr. Hiro Fernandez.

Materi pendampingan terkait tata graha puskesmas, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan (salah satunya kewajiban memiliki STR), peningkatan semangat akreditasi (salah satunya dengan menyanyikan yel-yel), meningkatkan pemahaman staf puskesmas dengan rutin membaca visi misi pada tiap pertemuan rapat, melengkapi dokumen akreditasi baik pokja 1, 2, dan 3 serta kelengkapan tentang bukti-bukti telusur (absensi, notulen, SPO), dan melakukan Self Assessment (SA-) untuk menilai capaian, jika belum ada segera dibuat dan dilengkapi.