Reportase

Diskusi Masyarakat Praktisi Pelayanan Primer

Sistem Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kesehatan di Pelayanan Primer:

Pengalaman dari DKI Jakarta

Christa Dewi, PhD, dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan membuka webinar dengan menjelaskan bahwa dana kapitasi yang ada sekarang sangat besar tetapi pembagian jasa pelayanan belum optimal untuk meningkatkan kinerja petugas kesehatan. Sebenarnya sudah banyak cara yang dilakukan untuk mendongkrak kinerja, salah satunya melalui pemberian kompensasi dalam hal finansial maupun non-finansial, ini merupakan salah cara yang dapat meningkatkan kinerja petugas kesehatan.

Prof Agus Suradika, M.Pd. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memaparkan tentang Kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Agus menjelaskan bahwa pemberian insentif berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai akan mendorong SDM lebih fokus dan tidak perlu lagi membuat kegiatan fiktif ataupun kegiatan lainnya untuk dapat mendapatkan penghasilan tambahan. Penerapan sistem TKD ini bukan hanya memiliki unsur insentif, melainkan juga disinsentif, diantaranya pemotongan TKD yang dapat mencapai 100%, pemecatan dari jabatan, dan penurunan grading apabila petugas melakukan wan prestasi. Penurunan grading ini pun dapat menyebabkan penurunan jumlah TKD yang diterima. Melalui sistem TKD ini ditetapkan sistem yang adil sesuai dengan beban dan risiko tugasnya, sehingga meskipun eselonnya sama, grading-nya dapat berbeda. Sebagai ilustrasi, untuk pegawai struktural di BKD, TKD yang diterimakan berkisar antara Rp 7.470.000 sampai Rp63.900.000.

dr Luigi selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak mewakili Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan lebih lanjut tentang sistem TKD yang diterapkan bagi pegawai puskesmas. Pada puskesmas di DKI Jakarta terdiri dari 2 unsur ketenagaan kerja yaitu PNS dan Non PNS. Perhitungan besaran TKD berdasarkan jabatan dan poin-poinnya yang dijabarkan pembagian presentase penilaian sebesar 70 persen untuk aktivitas kerja, 10 persen untuk perilaku kerja dan 20 persen untuk serapan anggaran. Batas maksimal waktu efektif  adalah hasil perkalian antara hari kerja efektif dan menit kerja efektif, dan dikurangi dengan pengurang absensi. Untuk yang PNS dan Non PNS pekerja tidak boleh menerima tambahan apapun kecuali gaji dan tunjangan, namun apabila ada kelebihan jam kerja maka akan diberikan honor kepada Non PNS.

Dr. dr Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS membahas tentang Tunjangan Kinerja Daerah dari aspek manajemen. DKI Jakarta berani menggunakan konsep ini karena Anggarannya besar yaitu sebanyak 70 triliun, 30 persen untuk SDM berarti 21 triliun, artinya untuk mendapatkan carrot yang besar maka kita juga harus memiliki stick yang besar pula. Dalam sistem manajemen tidak boleh dilakukan pemberian reward atau punishment sebelum diberikan Performance Appraisal.  DKI Jakarta memakai konsep motivasi instrumentality dimana konsep ini menggambarkan bahwa setiap orang akan termotivasi apabila bentuk reward dan punishment-nya berupa material.

Laode M. Hajar Dony dari Direktorat Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan meneruskan untuk membahas bahwa terdapat sejumlah daerah yang belum mampu mengaplikasikan tunjangan kinerja. Dapat dilihat bahwa dalam penilaian kinerja ini harus berdasarkan pengukuran outcome. Pendapatan puskesmas didapat dari dana kapitasi, yang didapat dari peserta JKN. Peserta tersebut harus didistribusikan kepada puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta. Harapan kami adalah telah ditetapkan komponen-komponen penilaian kinerja, sehingga perlu ditetapkan output dan outcome yang terukur serta sejalan dengan pencapaian kinerja.

Notulensi selengkapnya dari pertemuan ini dapat Anda unduh di sini.

TOR

Reportase

Koordinasi Tim Konsultan PKMK FK UGM

Dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang

Senin 21 Agustus 2017

 

Dalam rangka Pembentukan Master Plan (Rencana Induk) Kabupaten Bengkayang 2017 – 2025 yang telah disusun pada 2016, Tim PKMK FK UGM melakukan kunjungan yang pertama ke Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat untuk rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Bengkayang. Tim Konsultan PKMK FK UGM terdiri dari:

1. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes : Ketua Tim
2. Sutjipto, M.Kes                                  : Tim Ahli
3. Tudiono, M.Kes                                 : Tim Ahli
4. Elva Noor Endah Rosmalia S.H, MH.Kes : Asisten Ahli

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development salah satunya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 merupakan pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD).

Pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu: Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dalam hal ini, Tim PKMK UGM melakukan kunjungan yang pertama ke Kabupaten Bengkayang, dalam rangka pembentukan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Bengkayang, khususnya dalam Bidang Kesehatan, yakni: Penerapan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan, dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.

Senin, 21 Agsutus 2017, Tim PKMK FK UGM berkunjung ke Bappeda Kabupaten Bengkayang, disambut oleh Drs. Pinus Samsudin, M.Si. dan staf dari Bappeda. Kemudian dilanjutkan kunjungan yang kedua yaitu Dinas Kabupaten Bengkayang dan disambut oleh Kepala Dinas Kesehatan, ST. Salikin, beserta staf.

Inti dari kunjungan Tim PKMK FK UGM ke Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang adalah melaporkan, bahwa Tim sudah tiba dan siap untuk bekerja. Tujuan utama adalah menyamakan persepsi, untuk kegiatan awal dilaksanakan workshop, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Kecil dalam rangka penyusunan RAD Kabupaten Bengkayang. Tim PKMK FK UGM juga memberikan masukan dan saran untuk tetap menjaga hubungan jarak jauh, baik dengan menggunakan email maupun dilakukan webinar, sehingga memudahkan dalam proses pendampingan dan pemantauan penyusunan kebijakan-kebijakan kesehatan.

Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes selaku Ketua Tim PKMK FK UGM menegaskan kembali, bahwa prinsipnya tim PKMK FK UGM tidak menyusun/ membuat sendiri kebijakan-kebijakan kesehatan untuk Kabupaten Bengkayang, baik Master Plan (Rencana Induk) maupun RAD, artinya bahwa dalam pengisian kebijakan kesehatan Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari bantuan rekan-rekan dari Pemda, dan menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Kemudian, Tim PKMK FK UGM sudah menyusun draft yang nantinya akan diisi sesuai dengan kesepakatan bersama, baik alur maupun format penulisan, selanjutnya akan dilengkapi bersama sesuai dengan kesepakatan dalam tim Khusus yang telah dibentuk setelah workshop.

Reporter : Elva Noor Endah Rosmalia S.H, MH.Kes

Reportase

Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademis Sistem Kesehatan Provinsi Riau di Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi sampel pengumpulan data dalam rangka penyusunan naskah akademis Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau. Pengumpulan data dilakukan secara primer (indepth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara pada informan untuk memperoleh informasi mengenai : a) status kesehatan masyarakat, b) Kepesertaan JKN, c) dan Alasan masih adanya/banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga. Dalam pengambilan data juga dilakukan penelusuran dokumen (sekunder). Informan terdiri dari beberapa lembaga baik dari kesehatan maupun non kesehatan dengan harapan informan tersebut dapat memberikan kontribusi maupun usulan untuk penyusunan SKP Riau. Pengumpulan data dilakukan pada 7-8 Agustus 2017.

Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dan 31 Puskesmas. Tercatat 71,2% desa non tertinggal, 22% desa tertinggal, dan 6,8% sangat tertinggal. Desa sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 9 desa (Profil Kesehatan Kab. Kampar).

Beberapa permasalahan kesehatan di Kabupaten Kampar terkait belum optimalnya status kesehatan masyarakat disebabkan wilayah kerja yang terlalu luas sehingga beberapa wilayah kerja lainnya tidak bisa dijangkau. SDM Kesehatan yang belum merata. Beberapa tenaga kesehatan harus bekerja tidak sesuai dengan bidangnya atau merangkap program. Perspektif informan terkait masih banyaknya masyakat berobat ke luar negeri adalah ada kepastian biaya dalam hal pengobatan, promosi kesehatan yang bagus, dan dipengaruhi oleh status sosial (trend) jika berobat ke luar negeri.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengeluarkan kebijakan untuk semua puskesmas membuka pelayanan selama 24 Jam tanpa membedakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, program Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang telah berjalan setahun ini. Saat ini RSUD Kab. Kampar juga sedang mengembangkan program unggulan yaitu Eye Center dan Tromatic Center.

(Dokumentasi ketika melakukan wawancara mendalam dengan Informan pada 7-8 Agustus 2017).

Damaris Pura Tanya, MPH

Reportase

Kunjungan I Penyusunan Naskah Akademis Sistem Kesehatan

Provinsi Riau

 

Pengantar

Dalam rangka penyusunan naskah akademis untuk Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau bekerja sama dengan  Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM. Dalam penyusunan naskah akademis SKP, pada tahap awal dilakukan identifikasi masalah yaitu  permasalahan kesehatan apa yang dihadapi/dirasakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Lintas Sektor, DPRD, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di samping itu juga ditampung harapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terhadap naskah akademis SKP yang akan disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

Dari perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 tantangan besar yaitu: (1) belum optimalnya status kesehatan masyarakat; (2) belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan (3) masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura).

Untuk mengatasi 3 tantangan besar tersebut mutlak diperlukan kerja sama lintas sektor, antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Organisasi Profesi. Di samping itu, dukungan politik dari DPRD Provinsi Riau. 

Hasil Wawancara

Bappeda Provinsi Riau.

Kepada Bidang yang membidangi kesehatan, menyatakan sangat mendukung rencana penyusunan naskah akademis dalam rangka penyusunan raperda SKP. Banyak persoalan kesehatan yang dirasakan antara lain belum teraturnya pelayanan di rumah sakit, masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan di rumah sakit.  Pelayanan dengan alur yang rumit di rumah sakit, diduga menjadi alasan mengapa sebagaian masyarakat berobat ke luar negeri. 

Sekretaris Diskes Provinsi Riau

Sekretaris sangat mendukung penyusunan nasakah akademis SKP.  Sekretaris lebih menitikberatkan pada pengaturan dan intensifikasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), konkritnya berpedoman pada 12 indikator keluarga sehat untuk mencapai Indonesia Sehat. Jika UKM berhasil maka dana anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan pasti bisa dikurangi.  Dicontohkan perlu “upaya paksa” kesadaran masyarakat berolahraga dan jika memungkinkan diatur dalam raperda. Berkaitan dengan UKP, persoalan rujukan ke rumah sakit yang masih berbelit belit  perlu dibenahi, utamanya informasi banyaknya tempat kelas 3 bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Diskes Provinsi Riau

Senada dengan sekretaris dinas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sangat konsen pada UKM. Berkaitan dengan UKP, poin yang dititikberatkan yaitu belum sepenuhnya rumah sakit swasta mau memberikan pelayanan pasien peserta BPJS apapun penyakitnya utamanya peserta BPJS (PBI). Akibatnya, upaya rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) lebih banyak ke rumah sakit pemerintah. Di samping itu, bimtek maupun teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi kurang diperhatikan. Jaringan informasi di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan belum optimal.

Kepala Bidang P2P Diskes Provinsi Riau

Kepala Bidang P2P lebih memfungsikan sebagai fasilitator bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pada saat ada KLB, segera menurunkan tim untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan masyarakat.  Termasuk penyediaan sarana prasarananya. Misalnya pada kasus kabut asap akibat kebakararan hutan, tim segera turun dengan membagikan masker.

Kepala Subbag Perencanaan dan Bina Program Diskes Provinsi Riau

Direncanakan pada 2018, di provinsi Riau telah ada sistem informasi yang memadai. Pasien di puskesmas cukup mendafar melalui WA atau sms. Diharapkan di Riau telah ada bank data tentang pasien, yang memuat riwayat penyakit, termasuk terapinya. Hal yang menarik sistem informasi ini bukan hanya mencakup fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah namun juga milik swasta.  

Komisi D, DPRD Provinsi Riau

Anggota komisi D dari fraksi Partai Amanat Nasional, sangat mendukung rencana penyusunan naskah akademis raperda Sistem Kesehatan Provinsi. Dukungan tersebut didasarkan pada masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kurang baiknya pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, utamanya peserta dari PBI.  Di samping itu, komisi ini berharap agar jumlah peserta BPJS dapat ditingkatkan, sehingga jika sakit telah ada jaminan pembiayaannya.  

Kepala Dinkes Kota Pekanbaru

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, mengharapkan kehadiran Dinas Kesehatan Provinsi melalui Sistem Kesehatan Provinsi dalam regulasi rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swata. Regulasi yang diharapkan yaitu agar rumah sakit, utamanya milik swasta mau bekerjasama dalam hal sistem informasi dan memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta BPJS utamanya PBI.  Kepala Dinas memberikan contoh kurang  konsennya pimpinan RS, jika diundang rapat koordinasi dua diantara yang sering terjadi ialah selalu mewakilkan, dan yang mewakili berganti ganti. 

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Pekanbaru dan Kepala Bidang Kesmas Dinkes Pekanbaru 

Wawancara dilaksanakan bersama sama antara Kepala Bidang Yankes dan Kepala Bidang Kesmas Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Yankes sangat prihatin dengan kondisi rujukan ke rumah sakit.  Di Pekanbaru, ada 2 kelas rumah sakit yaitu C dan B. Hampir semua pasien menghendaki dirujuk ke RS kelas B, akibatnya kelas C relatif kosong, sementara RS kelas B penuh. Diharapkan ada regulasi tentang rujukan ke rumah sakit, yaitu untuk pemerataan beban RS, baik pemerintah maupun swasta.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsinya menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Pekanbaru, relatif baik. Saat ditanyakan bagaimana jika masyarakat ada kesulitan dalam UKM,jika ada kesulitan, masyarakat akan konsultasi di puskesmas, dan jika di puskesmas ada kesulitan akan ditanyakan ke Seksi UKM.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau

Permasalahan verifikasi dan validasi data PBI, menjadi fokus utama. Dinas Sosial Provinsi telah meminta kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data PBI. Akhir Agustus 2017, diharapkan semua data PBI yang telah terverifikasi dan tervalidasi dari Kabupaten Kota dapat diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Kendala dalam verifikasi dan validasi data PBI adalah tidak tersedianya dana di masing-masing kabupaten kota.

Kesan

Wawancara berlangsung sangat terbuka, akrab dan responden menyambut baik serta antusias dalam memberikan jawaban.  Responden belum optimal dalam perannya  sebagai regulator,  lebih condong sebagai operator, dan kebijakannya masih reaktif  belum antisipatif sesuai konteks yang dihadapi di Riau.

Reportase oleh: Tudiono

 

Reportase

Pengumpulan Data di Kabupaten Indragili Hilir

Provinsi Riau

06 Agustus – 12 Agustus 2017

 

Dinas Kesehatan Provinsi Riau bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM terkait penyusunan naskah akademis untuk Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau. Penyusunan naskah akademis SKP Riau sebagai dasar pengusulan regulasi dan disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Salah satu tahapan kegiatan yaitu pengumpulan data untuk menggali permasalahan kesehatan yang ada di empat kabupaten terpilih yaitu Dumai, Kampar, Meranti dan Indragili hilir.

Kabupaten Indragili Hilir terletak di pantai Timur Sumatera, yang merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran 7.207 Km² , dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa dan laut. Secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Kondisi fisiografis ini menyebabkan timbulnya beberapa masalah kesehatan baik dari segi akses pelayanan, kualitas pelayanan, pembiayaan, infrastruktur, dan lain-lain.

Pengumpulan data di kabupaten Indragili Hilir dilaksanakan pada 6 Agustus hingga 12 Agustus 2017 melalui pengumpulan data primer dan data sekunder.  Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Informan dalam hal ini terdiri atas  para pemangku jabatan yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapeda, BPJS, Legislatif, Rumah Sakit, Puskesmas, Organisasi profesi dan masyarakat di kabupaten Indragili Hilir. Dari perspektif kesehatan terdapat 3 tantangan besar yaitu : belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura).

Beberapa permasalahan kesehatan yang ada di kabupaten Indragili Hilir yaitu:

1. Angka kematian ibu dan bayi, status gizi, penyakit menular dan gangguan jiwa masih cukup tinggi.
2. Keterbatasan dan mahalnya transportasi untuk mengakses fasilitas kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah perairan.
3. Keterbatasan kompetensi dan kurangnya SDM kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga farmasi, kesehatan lingkungan, analis, gizi.
4. Sekitar 49 % masyarakat di kabupaten Indragili Hilir belum memiliki jaminan kesehatan.
5. Ketidakpuasan pada pelayanan kesehatan dan ketidakpastian biaya membuat beberapa pasien dari kelas menengah keatas lebih memilih melakukan pengobatan di Malaysia dan Singapura.

            Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan kerja sama rumah sakit dan Perguruan Tinggi untuk mencukupi ketersediaan SDM kesehatan, kerja sama lintas sektoral untuk menangani cakupan pembiayaan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin dan beberapa program pengobatan gratis melalui kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Pengadaan ambulans air diupayakan agar masyarakat yang berada di daerah perairan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Perbaikan dan sinkronisasi sistem kesehatan daerah, peran aktif dan konsistensi pemangku jabatan, pembiayaan yang cukup dan kerjasama lintas sektoral diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan menguatkan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau.

Reporter: Aprilia Grace Maay