Reportase
Finalisasi dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD)
Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak
oleh
PKMK FKKMK UGM
Kabupaten Aceh Barat, 19 – 20 Desember 2018
Pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rights-based family planning at district level 2017-2018 kembali dilakukan selama 2 hari pada19 – 20 Desember dengan agenda pembahasan finalisasi dan sosialisasi kegiatan pokok Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Aceh Barat.
Pertemuan dilakukan bersama beberapa OPD sehingga akan lebih fokus dalam memberikan masukan terkait Lampiran 1 RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 – 2022. Hari pertama pembahasan finalisasi dilakukanbersama Dinas Kesehatan, RSUD Cut Nyak Dien Meulboh dan Bappeda berfokus pada perbaikan Lampiran 1 RAD terkait kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Sedangkan, hari kedua kolaborasi dilakukan bersama OPD lintas sektor terkait dengan fokussosialisasi RAD terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Kabupaten Aceh Barat.
Hari pertama pertemuan berlangsung di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat dan dihadiri Tudiono (Tim PKMK FKKMK UGM), Ena Herisna (Kepala DP3AKB), Mulyani Oemar (Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat), Said Fauzi (Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat), Direktur RSUD Cut Nyak Dien, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak dari DP3AKB, Dinas Kesehatan, RSUD dan Bappeda. Kegiatan diawali dengan arahan pertemuan hari pertama oleh Tudiono dan dibuka oleh Said Fauzi, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Said Fauzi menyampaikan salah satu faktor permasalahan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat terjadi karena tidak ada integrasi antara satu OPD dengan OPD lain. Sehingga program integrasi ini diharapkan ada sinkronisasi dengan visi dan misi Bupati dalam RPJMD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Gambar 1. Sambutan oleh Said Fauzi, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat
Pertemuan hari pertama memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan masukan dan diskusi terkait kegiatan pokok dan rincian kegiatan dalam Lampiran 1 Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Diskusi berlangsung sampai pukul 12.00 WIB yang difasilitasi oleh Tudiono (PKMK FKKKMK UGM). Pada pertemuan ini peserta memberikan beberapa masukan penting, antara lain:
- Perlu ada pelatihan profesional bidan desa bersama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk meningkatkan moralitas agar bidan bersedia tinggal di desa
- Memasukkan pengadaan dan penganggaran USG dalam RAD serta pelatihan tenaga operator USG
- Perlu dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan dengan melibatkan semua sektor terkait
Pada akhir pertemuan hari pertama, Tudiono menegaskan bahwa RAD bukan sesuatu yang baru, namun pengemasan program diharapkan bisa ditekankan lagi agar dapat terjalin komitmen kuat antar OPD untuk mengimplementasikan kegiatan integrasi kesehatan ibu – KB bersama.
Gambar 2. Diskusi Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat terkait Kegiatan Keluarga Berencana
Pertemuan hari kedua kembali dilaksanakan di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat untuk sosialisasi Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak terkait permasalahan Kesehatan Ibu. Pertemuan dihadiri oleh 64 orang yang terdiri dari: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh, Kementerian Agama, RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Laboratorium Kesehatan, LSM (Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan), DP3AKB, P2TP2A, DPMG, KUA, BPS, Puskesmas, Majelis Adat Aceh (MAA), RS Teuku Umar(TNI), Tim Teknis dan lain-lain.
Difasilitasi oleh Tudiono diskusi berlangsung lancar dan interaktif dari semua tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 12.30 WIB menghasilkan beberapa point penting, antara lain:
- RS perlu menyediakan calon donor hidup bagi ibu hamil risti. Karena selama ini untuk penyediaan darah masih harus mencari keluar RS. Dengan adanya kerjasama lintas sektor dapat membantu kelancaran penyediaan donor darah.
- Perlu disusun MoU antara RS, puskesmas dan Universitas Teuku Umar untuk menyediakan donor darah hidup. Persoalan darah di Aceh Barat dapat teratasi saat ini dengan adanya Call Center Donor Darah dari Korp Sukarelawan Universitas Teuku Umar.
- Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat menyampaikan selama ini belum ada konfirmasi dan integrasi dengan donor darah dalam tupoksi. Namun jika memang diperlukan, Karang Taruna dan Tagana akan dibentuk tim khusus untuk digerakkan dalam penyediaan donor darah hidup.
- Sosialisasi RTK selama ini dilakukan melalui RRI. Ke depan, RTK akan disosialisasikan ke bidan koordinator dan puskesmas.
- Dengan adanya sosialisasi RAD ini diharapkan dapat direncanakan ke depan bagaimana peran LSM swasta dalam kegiatan integrasi kesehatan ibu
Gambar 3. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat
Kegiatan hari kedua dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati Aceh Barat. Tujuan pertemuan ini untuk melaporkan kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, termasuk melaporkan kegiatan pokok yang baru dibahas sebelumnya. Bupati Aceh Barat menyambut positif kegiatan yang selama ini dilakukan dan mendukung proses selanjutnya untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satu bentuk dukungan dari Bupati Aceh Barat berupa pembangunan sistem informasi dengan menghubungkan layanan kesehatan dasar, antara FKTP dan FKTL.
Gambar 4. Pertemuan dengan Bupati Aceh Barat membahas Kegiatan Pokok Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat
Penulis : Yuditha Nindya KR, MPH