Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang 25–26 September 2018

Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam Pembahasan Lanjutan

Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang

 25 – 26 September 2018

Sebagai tindak lanjut pada pertemuan sebelumnya bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang, Tim PKMK FKKMK UGM (Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono) kembali menyelenggarakan pertemuan dengan agenda pertemuan pembahasan lanjutan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak.

Pertemuan ini diselenggarakan selama dua hari dengan agendareview hasil diskusi pengembangan solusi masalah dan laporan ketua tim PKMK FK UGM atas progress kegiatan tiga kabupaten pada hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan masukan untuk pengembangan solusi masalah pada hari kedua. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Badan Perencanaan danPembangunan Daerah Kabupaten Malang, sekaligus menyampaikan beberapa hal diantaranya harapan pemerintah daerah agar output dari semua kegiatan bisa dilaksanakan pada 2019.

Gambar 1. Pertemuan Lanjutan bersama Tim Teknis Kabupaten Malang Hari Pertama

Melalui pengantar oleh Dwi Handono selaku ketua tim dari PKMK FK UGM, disampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan program ini dimana salah satu kendala yang dihadapi adalah situasi kabupaten Malang yang berbeda dengan dua kabupaten lainnya yang juga melaksanakan program ini. Kabupaten Malang telah memiliki sistem yang berbeda pada masing-masing perangkat daerah. Tiga alternatif solusi yang ditawarkan untuk menyikapi situasi yang berbeda di kabupaten Malang, dan forum menyimpulkan solusi yang digunakan untuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang adalah dengan ‘tambal sulam’ sistem yang sudah ada.

Gambar 2. Pertemuan Tim Teknis turut dihadiri oleh Perwakilan Tim Pusat

Selain tim teknis dan beberapa perwakilan perangkat daerah (OPD) lain, pertemuan kali ini juga dihadiri oleh perwakilan dari tim pusat yakni perwakilan dari Kemendagri, Kemenkes dan perwakilan dari BKKBN.

Gambar 3. Pertemuan Lanjutan bersama Tim Teknis Kabupaten Malang Hari Kedua

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Alternatif untuk penyusunan RAD di Kabupaten Malang adalah penataan ulang. Terdapat beberapa-sistem yang sudah menjadi inovasi masing-masing OPD. Penataan ulang yang dimaksud adalah agar sistem tersebut bukan lagi milik masing-masing OPD, akan tetapi menjadi milik bersama (milik kabupaten Malang)
2. Bidan di kabupaten Malang sudah melakukan ANC terpadu. Namun dengan melihat wilayah kabupaten Malang yang luas, terdapat pelayanan Lintas Kabupaten – Kota, yang mana ANC bisa terputus disebabkan oleh bumil yang melakukan ANC berpindah-pindah tempat (contoh kasus: ANC dilakukan pada bidan di Kabupaten Malang, persalinan dilakukan di tempat lain, hal ini menyebabkan tidak maksimalnya dalam pelayanan ANC dan penanganan Bumil/Bufas di Kab. Malang)
3. Upaya strategis yang perlu menjadi perhatian
   1. Pelayanan ANC terpadu
   2. Penjaringan Ibu dengan resiko tinggi
4. Sebagai tujuan bersama dalam perannya menurunkan AKI di Kabupaten Malang, tim teknis (Dinkes, DPPKB, RSUD) sepakat untuk menggarap bersama-sama
5. Tidak ada kebijakan baru yang dibuat, tim teknis bersama PKMK FK UGM hanya mengembangkan yang sudah ada (menutupi lubang-lubang dalam alur yang masih membuat AKI tinggi di Kabupaten Malang)
6. Pelayanan KB yang masih menjadi kendala adalah pada faskes swasta masih kurang patuh dalam pelaksanaan SOP, sementara faskes pemerintah sudah mengikuti SOP yang ada.

 Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH