Artikel ini diterbitkan oleh Science Direct Journal pada 2019 yang terkait dengan bagaimana kita dapat melanjutkan kebijakan berbasis hak dan berbasis bukti tentang kesehatan migran dan etnis minoritas. Artikel ini memuat sebuah hasil lokakarya yang diadakan untuk mempertimbangkan bagaimana hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebijakan berbasis hak dan bukti tentang kesehatan migran dan etnis minoritas. Sebuah lokakarya diadakan dengan 3 pembicara yang mengemukakan perspektif terutama didasarkan pada hak asasi manusia, bukti ilmiah dan kombinasi keduanya. Ada kebutuhan mendesak untuk menarik perhatian politisi dan masyarakat terhadap ketidakadilan kesehatan yang dihadapi migran dan etnis minoritas untuk mendorong reformasi kebijakan kesehatan berdasarkan pada hak asasi manusia dan bukti yang kuat. Pekerja kesehatan dan peneliti perlu menjangkau di luar lingkaran profesional mereka sendiri untuk menarik perhatian politisi dan masyarakat terhadap ketidakadilan kesehatan yang dihadapi oleh migran dan etnis minoritas (MEM).
Upaya untuk meningkatkan posisi MEM menghadapi resistensi sangat kuat saat ini. Di Amerika Serikat, kebijakan dan retorika anti migran telah meningkat sejak pemilihan presiden 2016, sementara laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi 2015 menunjukkan Eropa menjadi satu – satunya wilayah yang sebagian bersikap negatif terhadap migran. Lebih penting dari sebelumnya, bagi para peneliti dan organisasi yang mempromosikan kesehatan migran untuk bergabung dan mengintensifkan upaya mereka untuk memperbaiki kebijakan. Seminar ini berfokus pada pertanyaan berikut: Bagaimana kita harus menyikapi ini? Tiga presentasi mewakili posisi yang diambil oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengadvokasi kesehatan migran, para peneliti yang berupaya memberikan pemahaman yang lebih objektif tentang kesehatan migran dan perawatan kesehatan dan organisasi antar pemerintah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Eropa. Hasil dari lokakarya ini menunjukkan bahwa pendekatan untuk kesehatan MEM berdasarkan pada hak asasi manusia dan penelitian empiris dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi. Kedua pendekatan diperlukan untuk membujuk pemerintah nasional untuk membentuk kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi kesehatan MEM.