Reportase
Kunjungan I Penyusunan Naskah Akademis Sistem Kesehatan
Provinsi Riau
Pengantar
Dalam rangka penyusunan naskah akademis untuk Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM. Dalam penyusunan naskah akademis SKP, pada tahap awal dilakukan identifikasi masalah yaitu permasalahan kesehatan apa yang dihadapi/dirasakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Lintas Sektor, DPRD, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di samping itu juga ditampung harapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terhadap naskah akademis SKP yang akan disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
Dari perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 tantangan besar yaitu: (1) belum optimalnya status kesehatan masyarakat; (2) belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan (3) masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura).
Untuk mengatasi 3 tantangan besar tersebut mutlak diperlukan kerja sama lintas sektor, antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Organisasi Profesi. Di samping itu, dukungan politik dari DPRD Provinsi Riau.
Hasil Wawancara
Bappeda Provinsi Riau.
Wawancara dengan Ka Bidang II Bappeda Riau
Kepada Bidang yang membidangi kesehatan, menyatakan sangat mendukung rencana penyusunan naskah akademis dalam rangka penyusunan raperda SKP. Banyak persoalan kesehatan yang dirasakan antara lain belum teraturnya pelayanan di rumah sakit, masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan di rumah sakit. Pelayanan dengan alur yang rumit di rumah sakit, diduga menjadi alasan mengapa sebagaian masyarakat berobat ke luar negeri.
Sekretaris Diskes Provinsi Riau
Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kes Riau
Sekretaris sangat mendukung penyusunan nasakah akademis SKP. Sekretaris lebih menitikberatkan pada pengaturan dan intensifikasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), konkritnya berpedoman pada 12 indikator keluarga sehat untuk mencapai Indonesia Sehat. Jika UKM berhasil maka dana anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan pasti bisa dikurangi. Dicontohkan perlu “upaya paksa” kesadaran masyarakat berolahraga dan jika memungkinkan diatur dalam raperda. Berkaitan dengan UKP, persoalan rujukan ke rumah sakit yang masih berbelit belit perlu dibenahi, utamanya informasi banyaknya tempat kelas 3 bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Diskes Provinsi Riau
Wawancara dengan Kabid Yankes Riau
Senada dengan sekretaris dinas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sangat konsen pada UKM. Berkaitan dengan UKP, poin yang dititikberatkan yaitu belum sepenuhnya rumah sakit swasta mau memberikan pelayanan pasien peserta BPJS apapun penyakitnya utamanya peserta BPJS (PBI). Akibatnya, upaya rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) lebih banyak ke rumah sakit pemerintah. Di samping itu, bimtek maupun teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi kurang diperhatikan. Jaringan informasi di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan belum optimal.
Kepala Bidang P2P Diskes Provinsi Riau
Wawancara dengan Kabid P2P Riau
Kepala Bidang P2P lebih memfungsikan sebagai fasilitator bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pada saat ada KLB, segera menurunkan tim untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan masyarakat. Termasuk penyediaan sarana prasarananya. Misalnya pada kasus kabut asap akibat kebakararan hutan, tim segera turun dengan membagikan masker.
Kepala Subbag Perencanaan dan Bina Program Diskes Provinsi Riau
Kepala Subbag Perencanaan dan Bina Program Dinas Kesehatan Riau
Direncanakan pada 2018, di provinsi Riau telah ada sistem informasi yang memadai. Pasien di puskesmas cukup mendafar melalui WA atau sms. Diharapkan di Riau telah ada bank data tentang pasien, yang memuat riwayat penyakit, termasuk terapinya. Hal yang menarik sistem informasi ini bukan hanya mencakup fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah namun juga milik swasta.
Komisi D, DPRD Provinsi Riau
Wawancara dengan anggota komisi D dari fraksi PAN
Anggota komisi D dari fraksi Partai Amanat Nasional, sangat mendukung rencana penyusunan naskah akademis raperda Sistem Kesehatan Provinsi. Dukungan tersebut didasarkan pada masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kurang baiknya pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, utamanya peserta dari PBI. Di samping itu, komisi ini berharap agar jumlah peserta BPJS dapat ditingkatkan, sehingga jika sakit telah ada jaminan pembiayaannya.
Kepala Dinkes Kota Pekanbaru
Wawancara dengan Kadis Kes Pekanbaru
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, mengharapkan kehadiran Dinas Kesehatan Provinsi melalui Sistem Kesehatan Provinsi dalam regulasi rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swata. Regulasi yang diharapkan yaitu agar rumah sakit, utamanya milik swasta mau bekerjasama dalam hal sistem informasi dan memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta BPJS utamanya PBI. Kepala Dinas memberikan contoh kurang konsennya pimpinan RS, jika diundang rapat koordinasi dua diantara yang sering terjadi ialah selalu mewakilkan, dan yang mewakili berganti ganti.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Pekanbaru dan Kepala Bidang Kesmas Dinkes Pekanbaru
Wawancara dengan Kabi Yankes dan Kabid Kesmas Dinkes Pekanbaru
Wawancara dilaksanakan bersama sama antara Kepala Bidang Yankes dan Kepala Bidang Kesmas Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Yankes sangat prihatin dengan kondisi rujukan ke rumah sakit. Di Pekanbaru, ada 2 kelas rumah sakit yaitu C dan B. Hampir semua pasien menghendaki dirujuk ke RS kelas B, akibatnya kelas C relatif kosong, sementara RS kelas B penuh. Diharapkan ada regulasi tentang rujukan ke rumah sakit, yaitu untuk pemerataan beban RS, baik pemerintah maupun swasta.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsinya menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Pekanbaru, relatif baik. Saat ditanyakan bagaimana jika masyarakat ada kesulitan dalam UKM,jika ada kesulitan, masyarakat akan konsultasi di puskesmas, dan jika di puskesmas ada kesulitan akan ditanyakan ke Seksi UKM.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
Wawancara dengan Kepala Dinas Sosia Riau
Permasalahan verifikasi dan validasi data PBI, menjadi fokus utama. Dinas Sosial Provinsi telah meminta kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data PBI. Akhir Agustus 2017, diharapkan semua data PBI yang telah terverifikasi dan tervalidasi dari Kabupaten Kota dapat diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Kendala dalam verifikasi dan validasi data PBI adalah tidak tersedianya dana di masing-masing kabupaten kota.
Kesan
Wawancara berlangsung sangat terbuka, akrab dan responden menyambut baik serta antusias dalam memberikan jawaban. Responden belum optimal dalam perannya sebagai regulator, lebih condong sebagai operator, dan kebijakannya masih reaktif belum antisipatif sesuai konteks yang dihadapi di Riau.
Reportase oleh: Tudiono