Pelaksanaan Analisis Situasi Integrasi Perencanaan dan Penganggaran KIA dan KB Berbasis Hak di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Reportase

Pelaksanaan Analisis Situasi Integrasi Perencanaan dan Penganggaran KIA dan KB Berbasis Hak di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

23-26 Oktober 2017

(Foto Bersama Tim PKMK FK UGM, Dinas Kesehatan, Tim Pendamping Lokal UNSRI)

Kabupaten Lahat terletak di Sumatera Selatan dengan batas-batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu dan kota Pagar Alam, sebelah timur dengan Kabupaten Muara Enim, dan sebelah utara dengan Kabupaten Muara Enim dan Empat Lawang. Sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang cukup tinggi, masalah kependudukan yang dihadapi antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk yang tidak merata. Hal ini menjadi salah satu masalah karena pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi dilema bagi pemerintah daerah Kabupaten Lahat yang mana jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika penduduk memiliki kualitas hidup rendah.

Pelaksanaan analisis situasi (ansit) dalam rangka kegiatan integrasi program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) berbasis hak di Kabupaten Lahat mendapat sambutan baik dari pemerintah setempat yang diwakili oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dalam kesempatan penerimaan kedatangan tim PKMK FK UGM, Taufik Mariansyah Putra SKM., MM selaku kepala bidang kesehatan keluarga Dinas Kesehatan Kabuapten Lahat didampingi Agustia Ningsih, SKM., MM mewakili pemda Lahat menjelaskan bahwa untuk menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan dan dalam menangani permasalahan penduduk. Pemerintah masih mengalami kendala untuk mengendalikan aspek lain yang secara tidak langsung mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Lahat. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target peserta KB yang masih fluktuatif setiap tahunnya. Dengan adanya kegiatan integrasi KIA dan KB berbasis hak tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut sehingga program KB benar-benar bermanfaat untuk pembangunan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Lahat.

Analisis situasi dilakukan pada 23 hingga26 Oktober 2017 oleh tim PKMK FK UGM yang diwakili oleh Perigrinus Sebong, MPH dan Yunita Tirayo MPH bersama perwakilan Universitas Sriwijaya (Palembang) Dodi Iskandar, S.Kep., Ners dan Fitri Yulianti, SKM selaku fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Tujuan analisis situasi untuk mendapatkan data dan informasi yang valid tentang pelaksanaan upaya pelayanan KIA dan KB sehingga mampu memperkuat proses perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang terintegrasi melalui pengembangan kapasitas dan advokasi yang sistematis yang akan dilaksanakan pada  2018 mendatang. Ruang lingkup analisis situasi mencakup lima aspek yaitu upaya peningkatan layanan KB dan KIA; penguatan advokasi dan KIE; pembinaan kesehatan remaja; pembangunan keluarga dan penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dari berbagai perspektif, maka tim ansit melakukan pemetaan informan berdasarkan peran dan tugas dalam program KIA dan KB. Informan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu unit manajemen; unit pelayanan dan unit rumah tangga. Informan yang berhasil ditemui tim ansit berjumlah 27 orang yang berasal dari perwakilan tiga kelompok informan yang telah ditentukan.

1. Analisis Situasi Level Unit Manajemen

(Penerimaan Tim Ansit dan Assessment Awal di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat)

Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (kespro) yang bermutu bertujuan untuk meningkatkan angka kesehatan ibu dan anak  dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Untuk itu, maka peran manajemen baik itu lembaga atau SKPD terkait maupun lintas sektor sangat besar. Pelaksanaan analisis situasi pada unit manajemen mencakup wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dengan sasaran Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, BPJS, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pembangunan Masyarakat Desa, Dinas Sosial.

(FGD dan Wawancara Bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lahat)

Hasil analisis menemukan bahwa program upaya peningkatan pelayanan KB masih berorientasi pada kegiatan masing-masing instansi, penguatan advokasi dan KIA masih perlu dikoordinasikan dengan baik; pembinaan remaja belum berorientasi pada efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya program integrasi KIA dan KB berbasis hak diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan pembangunan keluarga dengan memaksimalkan sinergi lintas sektor yang ada dalam kegiatan kampung KB; integrasi diharapkan bisa memberi ruang untuk peran serta tokoh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

2. Analisis Situasi Level Unit Layanan

Unit pelayanan memiliki peranan penting dalam pelayanan KB dan KIA. Unit pelayanan yang dikunjungi tim ansit meliputi RSUD Kabupaten Lahat, Puskesmas Kota Agung, Puskesmas Perumnas, Bidan Praktik Swasta, PKK dan UPTD KB/KR Kecamatan Kota Lahat.

(Pengumpulan Data dan FGD Bersama Manajemen PKM Kota Agung dan Masyarakat)

Hasil ansit menemukan bahwa sudah terdapat koordinasi antara PLKB di level kecamatan dan desa dengan petugas di fasyankes ketika melakukan layanan KB; koordinasi yang dilakukan berupa rumusan jadwal kegiatan bersama, penyediaan alat kontrasepsi, lokasi pelayanan KB, sasaran dan jumlah SDM kesehatan yang mampu memberikan layanan KB. Namun beberapa kendala dihadapi adalah: kompetensi tenaga yang belum mumpuni; eberpihakan lintas sektor yang terlibat dalam layanan KB belum satu visi, sehingga hanya sebatas partisipatif, dan pelaksanaan kegiatan lintas sector belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan manfaat program.

Dengan adanya kegiatan integrasi  pada  2018 mendatang, diharapkan integrasi harus mencakup aspek inputs, proses dan outputs serta outcomes sehingga sangat diperlukan perencanaan dan penganggaran secara bersama antara KB dan KIA. Dengan demikian unit pelayanan bisa  dilibatkan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan.

3. Analisis Situasi Level Rumah Tangga Peserta KB

Selain manajemen dan unit pelayanan, rumah tangga atau peserta KB juga memiliki peran penting dalam menyukseskan upaya KIA dan KB di daerah. Partisipasi rumah tangga sebagai peserta KB menjadi salah satu indikator keberhasilan pengendalian penduduk di Kabupaten Lahat. Untuk mengetahui sisi demand dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang sudah berjalan, maka tim ansit mengunjungi rumah tangga yang memiliki peserta KB. Dari hasil kunjungan diperoleh informasi bahwa rumah tangga menilai informasi KB yang diberikan pada saat pemeriksaan kehamilan sudah cukup membantu untuk meningkatkan engetahuan serta partisipasi mengikuti program KB. Untuk pemilihan metode KB, calon akseptor diberikan inform consent untuk menjamin hak calon aseptor KB.

Selain melakukan wawancara dan FGD, tim ansit juga mengumpulkan data pendukung seperti Peraturan Bupati Kabupaten Lahat tentang  Kampung KB 2016, 2017; Laporan kegiatan kampung KB 2017; Profil hasil pendataan keluarga tahun 2015; Renstra PKB dan PK Kabupaten Lahat; Renstra Dinkes 2014-2018; Data penganggaran KIA KB 2016, 2017; RPJMD Kabupaten Lahat.

Penulis

Perigrinus Sebong, MPH