Reportase
Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak
oleh
PKMK FK – KMK UGM
Kabupaten Lahat
5 – 6 Maret 2019
Pertemuan pematangan serta finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2022. RAD Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak merupakan dokumen operasional Rencana Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak daerah untuk jangka waktu 5 tahun yakni pada 2019 – 2022, RAD ini merupakan roadmap bagi pemerintah maupun swasta di Kabupaten Lahat dalam mewujudkan tujuan Integrasi Kesehatan Ibu -KB Berbasis Hak dengan tujuan menurunnya angka kematian ibu sesuai dengan dasar, visi, misi dan arah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang telah disepakati bersama.
Pertemuan ini dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Lahat . Berlangsung selama 2 hari mulai 5 – 6 Maret 2019. Skenario hari pertama pertemuan yakni mempertemukan pimpinan perangkat daerah dan pejabat eselon III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat untuk memutuskan dan menyepakati hal – hal strategis dalam RAD. Sedangkan pertemuan hari kedua dilakukan bersama Tim Teknis sebagai tindak lanjut dan penjabaran keputusan serta kesepakatan pimpinan dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat. Pertemuan didampingi dan difasilitasi oleh Tim PKMK FK – KMK Universitas Gadjah Mada.
Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lahat Ir. Herman Oemar, MM
Kepala Bappeda Kabupaten Lahat membuka kegiatan pertemuan. Dalam sambutannya, Hermanmengharapkan kepada kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait dan Tim Teknis tetap mendukung dan semangat untuk percepatan finalisasi RAD. Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan strategis dalam RAD yang dijabarkan dalam program kerja daerah di masing – masing OPD sehingga tercapai tujuan akhir menurunkan kematian ibu di Kabupaten Lahat.
Pertemuan diawali dengan Tim PKMK FK – KMK UGM Dwi Handono me – review kembali sejauh mana kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak khususnya terkait RAD. Sebagian besar kegiatan yang ada dalam draft RAD merupakan kegiatan yang sudah ada serta telah dilakukan oleh daerah, sehingga dengan adanya pertemuan ini dapat mengoptimalkan kegiatan yang sudah ada dan telah dilakukan, juga menyusun beberapa kegiatan baru. Namun diperlukan pathway yang jelas pada kesehatan ibu dan KB Berbasis Hak sehingga fokus kegiatan, kebijakan dan strategi memberikan acuan dalam pencapaian tujuan Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat.
Dalam pertemuan pimpinan dan pejabat eselon III tersebut, beberapa isu yang menjadi concern yakni sarana dan prasarana di RSUD dan puskesmas, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan utamanya bidan (baik PONEK maupun PONED), penetapan daerah prioritas penurunan kematian ibu (dengan kriteria daerah yakni kemiskinan, kampung KB dan akses), pemanfaatan dana desa untuk kegiatan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dan pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan yang merata serta pemberian intensif berbeda bagi bidan desa dengan akses yang sulit dan jauh dan kesepakatan penentuan target KI-KB sampai 2022 oleh masing-masin OPD di Kabupaten Lahat.
Gambar 2. Diskusi Pimpinan OPD terkait Strategis dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak
Hari kedua pertemuan diskusi oleh Tim Teknis difasilitasi Tim PKMK FK – KMK UGM untuk menyamakan persepsi dan membahas tentang tujuan, kebijakan dan strategis operasional dan target yang akan dicapai empat tahun atau hingga 2022 oleh masing – masing OPD dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak.
Hasil pertemuan hari kedua yakni tentang rencana tindak lanjut RAD Kabupaten Lahat yang menghasilkan poin penting diantaranya:
- Tim Teknis Kabupaten Lahat menyepakati strategis dalam penyusunan draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak menjadi tanggung jawab bersama.
- Perlu adanya kejelasan pembiayaan terkait tindakan KB pelayanan di FKTP khususnya MKJP.
- Perlunya koordinasi antara Dinas Dalduk – KB dan RSUD Lahat dan BPJSK terkait pembiayaan layanan tindakan KB MOP/MOW.
- Secara khusus Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang dihadapi Kabupaten Lahat adalah sarana dan prasarana, kesenjangan akses, kualitas pelayanan, jumlah, distribusi dan kualitas sumber daya manusia.
- Pemenuhan kekurangan tenaga PLKB dan distribusi Bidan yang merata yakni I desa 1 bidan.
- Penetapan kriteria daerah prioritas untuk menurunkan kematian ibu meliputi kemiskinan, kampung KB dan Akses.
- Pemberian intensif yang berbeda bagi tenaga kesehatan (bidan) yang ditempatkan di daerah dengan akses tersulit dan jauh.
- Saat dinkes akan membangun Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dekat dengan RSUD Lahat tujuannya agar bumil dan bufas dari daerah yang jauh bisa menginap di RTK tersebut.
- Sosialisasi RTK secara massive yakni RTK bukan hanya untuk Bumil partus namun juga untuk ibu nifas yang selama ini belum tersosialisasi secara optimal.
- sebaiknya Dinas Kesehatan bukannya hanya RTK yang dibagun namun juga rumah singgah (menggunakan dana APBD). Saat ini RSUD Lahat menginisasi pembangunan untuk Rumah Singgah bagi pasien RSDU Lahat.
- Pembuatan buku monev pemberian tablet Fe kepada siswi SMP/SMA tujuannya untuk memudahkan Kontrol pemberian tablet Fe pada siswi SMP/SMA
- WUS – PUS risiko tinggi untuk risiko tingginya sebaiknya diobati terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan sebelum menikah ataupun hamil. Butuh peranan penting antara Dinas Kesehatan dan Dalduk-KB.
- Bappeda melakukan advokasi ke OPD Pemdes untuk mengalokasikan dana desa untuk kesehatan dan layanan KB khususnya transportasi dari desa ke faskes.
- Penjabaran THIS masing – masing OPD akan dilakukan face to face oleh tim pendamping lapangan PKMK FK – KMK UGM dengan deadline 12 Maret 2019.
Gambar 3. Diskusi Tim Teknis Menindaklanjuti Kesepakatan Pimpinan dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak
Proses pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat 2019 – 2022 akan didiskusikan secara langsung oleh pendamping lapangan PKMK FK – KMK UGM dengan Tim Teknis untuk mematangkan Rencana Implementasi Strategi Operasional RAD Integrasi Kesehatan Ibu- KB Berbasis Hak.
Penulis : Habibi, MPH