Reportase
Pembahasan Lanjutan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak
Kabupaten Malang
25 Februari 2019
Sebagai lanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan sebelumnya bersama pimpinan perangkat daerah dan tim teknis Kabupaten Malang dengan agenda pembahasan sinkronisasi dan penetapan target masing – masing OPD yang tertuang dalam draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak, kembali tim PKMK FK – KMK UGM menyelenggarakan pertemuan lanjutan dengan agenda finalisasi RAD dan penjabaran RAD ke dalam renja masing – masing perangkat daerah terkait.
Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Kertanegara Pendopo Kabupaten Malang dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Melalui sambutannya, Kepala Bappeda menyepakati adanya Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Malang dan menghimbau dengan tegas agar masing – masing perangkat daerah segera membuat kesepakatan agar Rencana Aksi Daerah dapat segera diimplementasikan.
Mengawali diskusi, tim PKMK FK – KMK UGM menyampaikan secara singkat progress kegiatan sebagai laporan kepada Kepala Bappeda dan sekaligus menyampaikan paparan target dari indikator yang telah disusun untuk dibuat kesepakatan bersama. Terdapat tujuh belas (17) target outcome yang ditawarkan untuk Kabupaten Malang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Tahun 2019 – 2021.
Gambar 1. Sambutan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam Rapat Pembahasan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu dan KB
Proses diskusi sempat dijeda sementara waktu dikarenakan pimpinan perangkat daerah menginginkan adanya diskusi internal mengenai kesepakatan dalam penentuan indikator dan outcome yang ditawarkan oleh tim PKMK FK – KMK UGM. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang akan dimasukkan dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam RPJMD.
Gambar 2. Diskusi Penentuan Indikator dalam Pembahasan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak
Hasil dari diskusi internal masing – masing perangkat daerah adalah menyepakati 17 indikator yang ditawarkan dengan beberapa perbaikan redaksional. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, RSUD Kanjuruhan serta RSUD Lawang menyetujui untuk mengeksekusi 17 indikator tersebut dengan tetap mengacu pada Indikator Kinerja Utama masing – masing perangkat daerah yang disesuaikan dengan anggaran yang ada, sementara Dinas Kesehatan menyetujui namun dengan beberapa indikator yang dihilangkan. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa indikator yang belum mendukung terkait data. Secara keseluruhan, 17 indikator ini dianggap perlu untuk dilakukan oleh perangkat daerah untuk mendukung kinerja program masing – masing perangkat daerah, namun perlu ada batasan – batasan yang disepakati salah satunya adalah dengan bersama – sama menyusun definisi operasional agar sama persepsi untuk masing – masing indikator.
Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH