Pendampingan Tim Teknis dalam Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD)
Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak
Tim PKMK FKKMK UGM (Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono) kembali menyelenggarakan pertemuan bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang dengan agenda pertemuan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Malang. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini tim PKMK FKKMK UGM mengajak serta perangkat daerah (OPD) lain yang dianggap turut serta menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud antara lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Kementrian Agama di Kabupaten Malang dan perwakilan TP PKK Kabupaten Malang.
Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana melalui Peningkatan Kesadaran terhadap Hak Kesehatan Ibu dan Pelayanan Berkualitas
Setiap perempuan memiliki hak untuk menjalanikehamilan dan persalinan yang sehat dan aman seperti yang tertuang dalam International Conference of Population and Development (ICPD) Kairo sejak 1994. Namun saat ini, belum semua perempuan mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Masih banyak ditemui kasus kematian ibu akibat komplikasi pasca persalinan (postpartum), terlambat dirujuk atau keterbatasan akses menuju pelayanan kesehatan. Permasalahan kematian ibu dan bayi sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab bidang kesehatan. Pendekatan lintas sektor diperlukan guna mendukung program intervensi dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Diperlukan komitmen dan kesadaran yang kuat dari berbagai pihak untuk dapat memenuhi hak perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Penelitian George dan Branchini (2017) menyebutkan meningkatkan kesadaran terhadap hak seseorang merupakan proses berbasis nilai yang memerlukan cara berpikir dan aksi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan beberapa contoh intervensi meningkatkan kesadaran terhadap hak perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain menyebarkan informasi, mereka juga melakukan pendekatan terhadap lembaga pemerintah dan swasta untuk menjaring pengalaman dan informasi dari berbagai sudut pandang. Tujuannya untuk mengubah pola pikir dan menghubungkan para pemangku kepentingan di seluruh tingkat sistem kesehatan.