Persiapan Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Malang

Reportase

Persiapan Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Malang

Pendampingan oleh PKMK FK-KMK UGM

Pertemuan Senin – Selasa, 19 – 20 Februari 2018

Setelah melalui persiapan dan scoping yang dilakukan pada akhir 2017, tim inti  PKMK FK -UGM kembali berkunjung ke Malang dengan satu tujuan utama yaitu implementasi kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Kunjungan ini sekaligus menandai ‘kick off’ dengan menempatkan satu asisten lapangan. Tugas asisten adalah memfasilitasi setiap pendampingan bersama tim teknis yang diselenggarakan di Kabupaten Malang. Sebelum workshop dilaksanakan pada 21 – 22 Februari, tim PKMK FK UGM melakukan kunjungan ke beberapa dinas terkait dalam upaya penggalangan komitmen dan advokasi kepada stakeholder untuk Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang.

Gambar 1. Kunjungan dan Advokasi kepada Kepala dan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

dr. Hadi Puspita, selaku Kepala Dinas beserta Drs. R. Nono Ratnadie, MM, selaku Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyambut baik kunjungan dari tim PKMK FK UGM. Beberapa hal yang menjadi pesan dan poin penting dalam pertemuan tersebut, antara lain:

1. Kolaborasi program dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Malang pernah dilaksanakan sebelumnya pada 2014, namun akhirnya meredup dan tidak berlanjut karena terjadi pergantian pimpinan serta berkurangnya komitmen antar instansi terkait.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian yang juga berperan dalam membantu menurunkan angka kematian ibu, memiliki satu program inovasi dengan Wanita Usia Subur (WUS) beresiko tinggi (Risti) sebagai sasaran utama yaitu program Contraseptive Woman at Risk (Contra War).
3. Terdapat pelayanan publik yang bentuknya ialah data realtime dari Dinas PPKB
4. Dalam rangka membantu proses Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang, Kepala Dinas PPKB meminta dan mengharapkan adanya keterlibatan kembali para pelaku program kolaborasi terdahulu yaitu bersama-sama tim Sutera Emas dari dinas kesehatan dan puskesmas, serta SIJARIEMAS  dari RSUD Kanjuruhan.

Selanjutnya, pada hari kedua di Kabupaten Malang, tim PKMK FK UGM bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang di ruang pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang masih berlokasi di Pendopo Kota Malang.

Gambar 2. Advokasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Pertemuan berlangsung sangat singkat dikarenakan padatnya jadwal Kepala Bappeda, namun berhasil mencapai satu komitmen dimana Kepala Bappeda mendukung pelaksanaan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana di Kabupaten Malang dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagai bidang / bagian yang mengurus masalah kesehatan di Kabupaten Malang.

Pertemuan Selasa, 28 Februari 2018

Menindaklanjuti permintaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada pendampingan tim teknis yang kedua kalinya di Kabupaten Malang, tim PKMK FK UGM menyempatkan untuk kembali melakukan advokasi kepada para pemegang kebijakan yaitu melalui kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan

Gambar 3. Advokasi kepada Kepala Sub Bagian Rekam Medik dan Evaluasi Pelaporan

Beberapa poin penting dari hasil pertemuan bersama perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan diantaranya:

1. Sistem yang ada di Kabupaten Malang sangat memungkinkan untuk diterapkan  jugadi daerah lain di Indonesia.
2. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah audiensi dengan Kepala Daerah.
3.  Keterlibatan RSUD dalam Integrasi  Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana:
   1. Penanganan dan pelaporan di Dinas Kesehatan
   2. Dengan adanya kolaborasi, RSUD akan sangat dimudahkan dalam segala hal
   3. Tidak perlu lagi ada dana khusus, karena sudah termasuk dalam penanganan yang dilakukan
4. Output dari program SIJARIEMAS di RSUD Kanjuruhan terbaca di dinas kesehatan dan Dinas PPKB
5. Secara keseluruhan, 3 program yang dahulunya berkolaborasi (Sutera Emas, SIJARIEMAS, Contra War) adalah sama, ketiganya adalah program surveilans yang mengandalkan aplikasi software yang dikelola oleh sistem
6. Diawali dengan program Sutera Emas di dinas kesehatan, konsep program Sutera Emas sudah dimulai ada sejak 2010, hingga akhir 2013 dan  2014, sekarang menjadi kurang aktif karena kurangnya komitmen pimpinan yang baru.
7. SIJARIEMAS merupakan penjaringan untuk emergensi maternal neonatal, sudah dimulai sejak tahun 2014

Setelah berdiskusi dengan Kasubag Rekam Medik dan Evapor, tim PKMK FK-KMK UGM selanjutnya diajak ikut serta menuju ruang IGD untuk melihat bentuk program dan proses pengaplikasian dari program SIJARIEMAS. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Dinas Kesehatan dan melihat langsung simulasi penggunaan aplikasi Sutera Emas di Dinas Kesehatan.

Gambar 4. Petugas IGD RSUD Kanjuruhan mensimulasikan Program SIJARIEMAS

Gambar 5. Simulasi Aplikasi Sutera Emas oleh Staf Evapor Dinas Kesehatan

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH