RATAHAN — Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mitra sedang dibahas DPRD. Dari data, ada tiga SKPD yang realisasi anggarannya di bawah 90 persen. Yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Ketua Pansus Sammy Pongilatan saat dikonfirmasi usai pembahasan menuturkan, pihaknya sudah turun langsung di delapan dinas. Yakni, Dinkes, Dinas PU, Koperasi dan UMK, Perikanan, Disperindagkop, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol PP. “Kita menindaklanjuti penggunaan anggaran 2016. Usai ini, kita akan membahas secara internal dan nantinya akan dikembalikan ke fraksi. Nanti 21 April akan diadakan paripurna. Laporan pansus bakal diserahkan ke bupati,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.
Di Dinkes sendiri, realisasi tahun anggaran 2016 hanya mencapai 57 persen. Alasan permasalahan dikatakan akibat BOK. “Menurut Dinkes, juknis BOK berubah. Yang tadinya langsung ke Dinkes, sekarang masuk ke kas daerah,” ungkap legislator yang juga Ketua Komisi B ini. Akibat perubahan juknis, tiap Puskesmas tidak bisa membuat surat pertanggungjawaban (SPJ). “Realisasi perangkat daerah yang berada di bawah 90 persen tentu menjadi penilaian tersendiri dari pansus yang jadi cacatan ke bupati,” tandasnya.
Kepala Dinkes Rinny Tamuntuan saat coba dikonfirmasi terkesan enggan menerima kedatangan wartawan koran ini. “Ibu lagi sibuk,” ungkap salah satu pegawai yang berjaga depan ruangan kepala dinas. (tr-02/gel)
Sumber: manadopostonline.com