Reportase
Sosialisasi Akreditasi Puskesmas
Program Performance Management And Leadership
Sister Dinas Kesehatan dan Sister Puskesmas Kabupaten Malaka
Betun, 25 April 2017
Sosialisasi akreditasi puskesmas bertujuan agar semua pemangku kepentingan (terutama pejabat struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka) dapat memahami sekaligus mendukung (sebagai tim pendamping) akreditasi puskesmas yang dilakukan.
Unsur – unsur yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Wakil Bupati Malaka, Pejabat struktural dan staf potensial Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malaka (17 Puskesmas) dan staf (masing-masing puskesmas 5 orang), pendamping Akreditasi Puskesmas dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Pemateri dari sister Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo DIY dan fasilitator dari PKMK FK UGM.
Kegiatan sosialisasi diawali dengan laporan panitia (Kabid Pelayanan Kesehatan, drg. Febriana M. Seran). drg. Febi meng=yatakan bahwa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman yang utuh dari Pejabat Struktural dan Staf Potensial pada Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas se-kabupaten Malaka dan staf (pokja) tentang PMK Nomor 46 Tahun 2015 sehingga akan terbentuk Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan Puskesmas se-kabupaten Malaka siap diakreditasi. Setelah laporan panitia acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan penyapaian materi.
Sambutan pertama dari Ketua Tim PKMK FK UGM (Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes). dr. Dwi menyatakan arahan Bupati Malaka bahwa program sister Dinas Kesehatan dan Puskesmas ini tidak main-main, kesehatan menjadi barometer keberhasilan kepemimpinan politik Bupati dan Wakil Bupati. Ini menjadi tantangan bagi pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan Puskesmas di Kabupaten Malaka karena selain mengerjakan program sister mereka juga mengerjakan pekerjaan rutin. dr. Dwi manambahkan selain program sister di tahun 2017 ini akan dibangun 3 puskesmas baru. Puskesmas yang akan dibangun tidak hanya bangunan yang bagus tapi harus SDM dan sistemnya juga harus bagus.
Sambutan kedua dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Ananta Kogam Dwi Korawan, M.Kes. dr. Kogam menyatakan sebagai kakak (sister) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan hati yang tulus ikhlas memberikan ilmu kepada adiknya Kabupaten Malaka karena bagi mereka Ilmu tidak akan berkurang tapi akan bertambah bila dibagikan. Sangat diharapkan adiknya (kabupaten Malaka) akan lebih baik dari kakaknya.
Foto sambutan Bapak Wakil Bupati Malaka, Ketua Tim PKMK FK UGM dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo (diwakili oleh Kabid Yankes)
|
 |
 |
|
Wakil Bupati Malaka Daniel Asa |
Ketua Tim PKMK FK UGM Dr. dr. Dwi Handono S. M.Kes |
Kabid Yankes Dinkes Kulon Progo dr. Ananta Kogam D.K, M.Kes |
Sambutan terakhir disampaikan Wakil Bupati Malaka, yaitu Daniel Asa. Setelah menyampaikan selamat datang dan terima kasih Daniel menyemangati Pejabat Struktural, Kepala Puskesmas dan staf yang hadir untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk belajar. Belajar secara langsung melalui kegiatan seperti ini dan belajar jarak jauh. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Daniel menghimbau untuk segera membentuk Tim Pendamping Akreditasi tingkat Dinas Kesehatan dan membuat Rencana tindak Lanjut (RTL) sehingga semua puskesmas di Kabupaten Malaka segera menuju akreditasi. Kepada Kepala Puskesmas dan staf yang telah melakukan studi banding ke Kulon Progo, Daniel mengingatkan bahwa “Jangan hanya studi tapi bandingkan” sehingga Puskesmas segera terakreditasi.
Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh dr. Kogam dan drg. Hunik Nimawati, M.Kes. Materi pertama Kebijakan Akreditasi Bagi FKTP oleh dr. Kogam. Mengawali materinya dr. Kogam mengatakan bahwa puskesmas dikomplain oleh pelanggan eksternal itu hal biasa tapi bagaimana menangani komplain itu yang luar biasa, keluhan pelanggan eksternal sangat bahaya karena jika 1 orang yang komplain bisa didengar oleh 10 orang lain tapi kalau 1 orang yang merasakan baik tentang pelayanan puskesmas tidak diceritakan pada orang lain. Pengembangan konsep baru dalam akreditasi puskesmas adalah quality and patient safety karena ada temuan bahwa sektor kesehatan menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Quality adalah hasil yang melebihi standar dan memenuhi harapan pelanggan. Patient safety adalah suatu hal yang mahal maka sangat dibutuhkan leadership commitment. Mengakhiri materinya dr. Kogam menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka untuk melakukan penilaian kinerja puskesmas dan hasilnya akan diumumkan pada Hari Kesehatan Nasional (HKN), 12 November 2017 mendatang.
Materi selanjutnya adalah Strategi Dalam Pendampingan Persiapan Akreditasi oleh drg. Hunik Rimawati, M.Kes (drg. Hunik). Mengawali materinya, drg. Hunik mengatakan bahwa sering kali muncul masalah mis-komunikasi antara petugas puskesmas dan pegawai Dinas Kesehatan dalam hal akreditasi karena belum adanya kesamaan pemahaman dan persepsi. Akreditasi adalah tools untuk mencapai tujuan pelayanan (peningkatan mutu), yang perlu dibentuk adalah tim mutu bukan sekedar tim akreditasi karena tim mutu akan bekerja terus sedangkan tim akreditasi akan berhenti setelah akreditasi. Sekretaris Dinas Kesehatan dan Para Kepala Bidang harus menjadi ketua tim pendamping, harus mempunyai puskesmas binaan, pendamping dari Dinas Kesehatan tidak perlu tersertifikasi. Sangat dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang ditunjukan dengan “menyediakan waktu dan mau terlibat dalam semua kegiatan akreditasi ”
Setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara ini dipandu oleh Sugiarto, SKM, MPH. Pertanyaan diajukan oleh 2 orang kepala puskesmas yaitu Besikama dan Biudukfoho. Pokok pertanyaannya menyangkut Surat Keputusan tentang Izin Operasional Puskesmas, MoU dengan pihak lain seperti RS dan laboratorium swasta serta pentingnya pelatihan manajemen Puskesmas. Atas pertanyaan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka drg. Paskalia Frida Fahik menyampaikan bahwa akan segera menindaklanjuti urusan status puskesmas dan Izin Operasional Puskesmas melalui Surat Keputusan Bupati Malaka atau dengan Perda Kabupaten Malaka, Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka akan memeroses MoU dengan pihak lain seperti RSUD Atambua, RSPP Betun dan laboratorium swasta untuk semua puskesmas di Malaka. Sedangkan untuk Pelatihan Manajemen Puskesmas, disepakati untuk dimasukan 1 sesi dalam acara workshop.
 |
 |
| Para Kepala Puskesmas dan Staf sedang mengikuti pemaparan materi | Para Pejabat Eselon III Dinkes Malaka sedang mengikuti pemaparan materi |
Acara sosialisasi ditutup dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. Dalam sambutannya drg. Ida mengatakan bahwa Dinas Kesehatan dan puskesmas di Malaka sudah melakukan banyak hal tapi belum tersistem dan tertata dengan baik, ketersediaan SDM secara kualitas dan kuantitas belum memadai tapi kami mempunyai komitmen harus belajar keras dan bekerja cerdas agar 17 puskesmas di Kabupaten Malaka terakreditasi sebelum tahun 2019. Mengakhiri sambutannya drg. Ida mengajak semua peserta untuk mengucapkan yel-yel akreditasi yaitu Akreditasi… !!! Yes. Malaka…!!! Pasti bisa sambil mengangkat kepalan tangan kanan.
Reporter : Ahmad M. Kasim