Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat di Provinsi D.I Yogyakarta

Reportase

Sosialisasi dan Workshop Awal Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan Dan Gizi Masyarakat di Provinsi D.I Yogyakarta

Kamis, 13 Juli 2017

Untuk menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dan juga audiensi mengenai Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat kepada Bappeda dan Dinas Kesehatan Provinsi D. I  Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada 6 Juli 2017, maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop awal dalam rangka uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang kesehatan dan gizi masyarakat di provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 2017. Tempat pelaksanaan kegiatan di ruang Sekip University Club Hotel UGM.

Tujuan umum kegiatan yaitu melakukan Sosialisasi dan Workshop awal dalam rangka uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMN-RPJMD subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dengan menggunakan modul. Tujuan khusus yaitu tercapainya kejelasan tentang kebijakan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN; tercapainya keselarasan tentang konsep dan proses pendampingan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN; tercapainya kemampuan dasar untuk melakukan tahap-tahap sinkronisasi, dan tercapainya kesepakatan tentang pentahapan dan waktu kegiatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh sektor pemerintahan terkait yaitu perwakilan Bappeda Provinsi, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, perwakilan dari RS Grhasia dan RS Respira, perwakilan dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dan dari lintas sektor kesehatan yaitu Dinas Sosial dan BKKBN. Pemateri dan fasilitator dari tim PKMK FK UGM.

Kegiatan sosialisasi dan workshop diawali dengan penyampaian laporan kegiatan singkat oleh Ketua Tim PKMK FK UGM Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes. Dalam laporannya Dr. dr. Dwi Handono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama dari PKMK FK UGM dan Bappenas serta di dukung oleh Unicef. Kegiatan ini sudah dilaksanakan cukup lama, PKMK FK UGM diminta untuk membantu Bappenas dalam menyusun modul sinkronisasi. Kemudian, untuk modul tersebut baik versi online, versi cetak, dan buku kerjanya sudah selesai dilaksanakan. Tetapi, yang masih belum dilaksanakan yaitu bagaimana mengimplementasikan baik untuk pendampingan maupun dari aspek modulnya sendiri. Saat ini, merupakan kesempatan bagi Provinsi D. I. Yogyakarta untuk implementasi pendampingan. Dengan harapan produk dari kegiatan ini bisa menjadi contoh atau prototype bagi daerah-daerah yang lain untuk implementasi sinkronisasi, sehingga kami harapkan prosesnya dapat berjalan seoptimal mungkin agar bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya.

Setelah laporan kegiatan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan penyampaian materi. Sambutan pertama dari PKMK FK UGM oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD, dan sambutan kedua oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta, sekaligus membuka kegiatan sosialisasi dan workshop. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan modul sinkronisasi.

Gambar 1. Penyerahan Modul Sinkronisasi

Selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai Konsep Dasar dan Pentahapan Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat oleh Ketua Tim PKMK FK UGM. Penyampaian materi diawali dengan pengenalan website yang memuat tentang materi sinkronisasi kepada peserta. Materi yang disampaikan mengenai pengenalan tentang sinkronisasi, konsep dasar sinkronisasi, pentahapan sinkronisasi, dan tools sinkronisasi Sementara penyampaian materi diberikan juga kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap materi yang disampaikan.

Gambar 2. Penyampaian materi oleh Tim PKMK FK UGM

Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan penyampaian gambaran proses penyusunan RPJMD yang sementara dilaksanakan oleh perwakilan dari Bappeda provinsi. Pemerintah Bappeda Provinsi D. I. Yogyakarta sudah sementara dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi. Dalam proses penyusunan saat ini sudah selesai menyusun visi dan misi, tujuan dan sasaran, sampai pada program pemerintah daerah.

Sesi selanjutnya workshop yang dibagi dalam 2 sesi yaitu sesi pertama membahas tahap 2 mengenai sinkronisasi isu strategis dan sesi kedua membahas tahap 3 yaitu sinkronisasi tujuan, sasaran, dan indikator dari isu strategis. Peserta dibagi dalam 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, dan dari lintas sektor terkait. Masing-masing kelompok didampingi oleh 2 fasilitator dari PKMK FK UGM.

Gambar 3. Suasana diskusi kelompok 2

Gambar 4. Suasana diskusi kelompok 1

Dalam sesi pertama, peserta mengisi lembar kerja sinkronisasi tahap 2 dan membahas mengenai isu strategis bidang kesehatan yang disesuaikan dengan RPJMN juga dengan keadaan yang ada di daerah. Dalam prosesnya, didampingi langsung oleh fasilitator masing-masing kelompok. Setelah melakukan diskusi dan pengisian lembar kerja, dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi kelompok. Dari hasil pemaparan dan diskusi 2 kelompok ini menyepakati bahwa ada 9 isu strategis ditambah 2 muatan lokal bidang kesehatan yang sesuai dengan keadaan daerah dan tentunya diselaraskan dengan RPJMN sub-bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Isu strategis yang disepakati yaitu:

Selesai mendiskusikan dan menyepakati isu strategis, dilanjutkan kembali dengan diskusi kelompok sesi kedua. Dalam sesi kedua ini peserta membahas, mendiskusikan, dan mengisi lembar kerja sinkronisasi tahap 3 yaitu Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan. Namun, dalam penyusunan indikator peserta mengalami kesulitan, karena format dalam lembar kerja berbeda dengan cascading yang telah disusun oleh provinsi. Selama ini Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta sudah berproses dalam penyusunan RPJMD, dan telah menyusun casecading berdasarkan interpretasi daerah terhadap Permendagri nomor 54 tahun 2010. Sehingga, pada saat Surat Edaran Bersama (SEB) dikeluarkan formatnya berbeda dengan format yang telah disusun oleh provinsi D. I. Yogyakarta. Sehingga, dalam sesi 2 ini mengalami deadlock.  Apakah tetap mengacu pada SEB atau tetap menggunakan interprestasi provinsi dalam menyusun RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Sehingga, keputusan sementara dari hasil kegiatan sosialisasi dan workshop di tingkat Provinsi D.I Yogyakarta yaitu Tim dari PKMK FK UGM akan berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkes untuk menyampaikan kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan indikator dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Daerah melanjutkan berproses untuk penyusunan RPJMD Provinsi D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan selanjutnya dengan Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta, dan untuk jadwal pertemuan selanjutnya menunggu konfirmasi dari daerah.

Kegiatan sosialisasi dan workshop ditutup oleh Ketua Tim PKMK FK UGM.